Ketua Komisi VI DPR, Anggia Ermarini menyoroti target Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono menghentikan impor garam di akhir 2027.
Menurutnya, kebijakan Menteri Trenggono lambat dan tidak berpihak kepada petani garam lokal yang selama ini didera tekor gara-gara peredaran garam impor.
“Kenapa harus menunggu sampai 2027? Kelamaan itu. Petani garam kita sudah cukup lama menjadi korban kebijakan impor yang tidak adil. Mereka mampu memproduksi garam berkualitas jika difasilitasi dengan baik. Kita butuh keberpihakan sekarang, bukan dua tahun lagi,” tegas Anggia di Jakarta, Selasa (3/6/2025).
Ia menegaskan, masalah utama bukan soal minimnya kemampuan produksi. Namun pada tata niaga, infrastruktur penyimpanan dan minimnya intervensi harga yang adil dari negara. Data menunjukkan Indonesia memiliki potensi produksi garam yang tinggi, terutama di wilayah pantai utara Jawa, Nusa Tenggara, dan sebagian wilayah timur.
“Saya melihat ini bukan soal kapasitas, tapi soal keberanian politik. Pemerintah harus berani keluar dari ketergantungan terhadap impor dan memprioritaskan kedaulatan pangan, termasuk garam, mulai tahun ini,” ujar Srikandi PKB itu.
Anggia menambahkan, kebijakan peralihan selama dua tahun ke depan, justru akan memperlemah posisi tawar petani garam lokal. Di sisi lain, dominasi importir garam membesar. “Setiap musim panen garam, harga jatuh karena pasar dibanjiri garam impor. Ini bentuk ketidakadilan struktural,” ucap dia.
Dia mendesak pemerintah agar segera menyusun peta jalan penghentian impor garam dengan target yang lebih cepat, transparan, dan melibatkan petani dalam proses penyusunannya.
Sebelumnya, Menteri Trenggono mengucap janji kepada Presiden Prabowo Subianto, seluruh impor garam berakhir pada 2027. “Saya sudah janji kepada Bapak Presiden, akhir 2027 seluruh impor garam dihentikan,” ujar Menteri Trenggono di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (3/6/2025).
Ia berharap, Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao seluas lebih dari 10 ribu hektare dapat menghasilkan sekitar 2,6 juta ton garam industri.
Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga akan membantu garam rakyat yang produksinya diperkirakan sekitar 2,3-2,6 juta ton garam.
“Garam Rakyat terus kita akan bantu juga. Ada sebagian anggaran nanti kita untuk bantu garam rakyat, terutama untuk pencucian dan sebagainya. Dengan demikian total produksi garam nasional bisa mencapai 5 juta ton. Itu sesuai dengan kebutuhan nasional,” kata Menteri Trenggono.
Dirinya optimistis, target penghentian impor garam pada akhir tahun 2027 dapat terwujud. “Jadi janji kami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Bapak Presiden, akhir 2027 harus stop impor garam,” katanya.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong PT Garam meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi guna memenuhi kebutuhan garam nasional dan mencapai swasembada pada 2027.
Menteri Trenggono menyoroti pentingnya modernisasi teknologi dan perbaikan infrastruktur tambak garam sebagai strategi utama untuk meningkatkan produksi nasional.
Langkah ini dianggap krusial untuk mengurangi ketergantungan pada impor serta meningkatkan kesejahteraan petambak garam.
Ia juga menegaskan revitalisasi dan ekstensifikasi lahan produksi PT Garam menjadi kunci dalam peningkatan kapasitas produksi.
Pemerintah juga mendorong eksplorasi lokasi baru yang potensial guna memperluas lahan tambak garam dan memastikan ketersediaan bahan baku untuk industri dalam negeri.