Konten kreator Jerome Polin mengkritisi Menteri Keuangan Sri Mulyani soal anggaran pendidikan 20 persen dan rendahnya gaji guru di Indonesia.
Hal itu disampaikan usai Sri Mulyani menyoroti isu gaji guru dan dosen di Indonesia ketika menghadiri acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2025, Kamis (7/8/2025).
“Setelah melihat statment yang viral dari Menteri Keuangan tentang gaji guru dan dosen aku jadi sedih. Kalau negara tidak menjadikan guru, dosen dan perbaikan kualitas pendidikan sebagai prioritas kita gak bisa berharap Indonesia emas,” demikian seperti dikutip lewat Instagram pribadinya, Jakarta, Sabtu (9/8/2025).
CEO sekaligus Founder Mantappu Academy ini mengaku heran dengan pernyataan Sri Mulyani yang menyebut gaji guru dan dosen yang rendah menjadi tantangan keuangan negara. Menurutnya anggaran pendidikan dapat ditambah dengan memotong anggaran sektor lain yang kurang berdampak.
“Aku tau APBN kita 20% sudah untuk pendidikan, tapi aku yakin banyak anggaran yang kurang mendesak dari sektor lain bisa dipotong dan dialihkan ke sektor pendidikan,” kata dia.
” Kalau mau mewujudkan Indonesia emas, ya harus mulai dari perbaikan pendidikan dan itu dimulai dari guru. Kalau emang anggaran pendidikan yang 20 % dari APBN itu kurang, tambahin lah. Potong anggaran lain yanh kurang penting untuk pendidikan,” tegas dia.
Lebih lanjut, dia menemukan fakta dilapangan ada banyak warga negara Indonesia (WNI) yang memilih untuk bekerja kasar di negara Australia karena tergiur gaji besar. Menurutnya, hak itu menjadi faktor minimnya minat masyarakat untuk menjadi guru dan dosen karena gajinya kecil di Indonesia.
Dia mengatakan, dengan adanya penambahan anggaran bagi gaji guru dan dosen diharapkan tercipta kompetisi dan peningkatan rasa bangga untuk profesi tersebut.
“Jangan harap kualitas pendidikan Indonesia bisa naik kalau enggak ada perbaikan kualitas guru dan itu semua balik lagi ke faktor gaji dan kesejahteraan,” tuturnya.
Sebelumnya, Pidato Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengenai rendahnya gaji guru dan dosen di Indonesia menuai perhatian publik dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Pernyataan yang disampaikan dalam sebuah acara di Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menyoroti tantangan besar bagi pengelolaan keuangan negara dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
Pada pidatonya, Sri Mulyani mengawali dengan memaparkan alokasi dana pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 yang mencapai Rp724,3 triliun. Meskipun angka tersebut sangat besar, Sri Mulyani menyentil realitas bahwa profesi guru dan dosen kerap kali dianggap kurang dihargai karena gajinya yang minim.
“Banyak di media sosial, saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya enggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara,” ujar Sri Mulyani, seperti dikutip dari kanal YouTube ITB pada Sabtu (9/8/2025).
Pernyataan yang kemudian menjadi polemik adalah ketika Sri Mulyani melontarkan pertanyaan apakah masalah rendahnya gaji ini harus sepenuhnya ditanggung oleh keuangan negara, ataukah bisa diselesaikan dengan pendekatan lain, seperti partisipasi masyarakat. Menurutnya, jika hanya mengandalkan APBN, peningkatan kesejahteraan guru dan dosen dikhawatirkan akan sulit tercapai.
“Apakah semuanya harus dari keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat,” katanya.
Meski demikian, Sri Mulyani tidak menjelaskan secara eksplisit bentuk partisipasi masyarakat yang dimaksud dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para tenaga pendidik tersebut.