Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menilai partai berlogo banteng moncong putih tidak ada kaitannya lagi dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Karena itu, ia pun tidak mau ambil pusing ketika Jokowi diisukan akan maju menjadi calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
“Itu urusannya partai otonomi sendiri-sendiri. Silakan saja. Kita nggak ngurus (tidak ada urusan),” kata Djarot di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (16/5/2025).
Djarot mengatakan Jokowi memiliki hak untuk bergabung ke partai manapun, termasuk PSI. Akan tetapi, ia juga menegaskan Jokowi sudah dipecat dari PDIP.
“Itu urusannya pak Jokowi. Kan dia juga bukan kader PDI Perjuangan. Kan sudah dipecat dari PDI Perjuangan, jadi silakan,” tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Jokowi dikabarkan bakal mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSI terus mencuat jelang Kongres PSI yang akan digelar Juli 2025 di Solo. Namun, Jokowi menanggapi kabar itu dengan santai.
“Masih saya hitung-hitung. Jangan sampai kalau ikut, malah kalah,” ucap Jokowi sambil tersenyum seperti dikutip Inilahjateng, Rabu (14/5/2025).
Meski namanya mulai dikaitkan sebagai kandidat kuat, Jokowi memastikan dirinya belum mengambil langkah apapun. Dia mengaku belum mendaftar karena tenggat waktu masih cukup lama.
“Belum daftar. Pendaftarannya kan masih sampai Juni,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jokowi juga tak mau berspekulasi soal peluangnya yang akan bertarung dengan sang anak yakni Kaesang Pangarep dalam bursa caketum PSI. Pasalnya saat ini Kaesang masing menjabat sebagai Ketum PSI.
“Mungkin kalau saya daftar, yang lain jadi enggak daftar,” jelasnya.
Jokowi juga belum mau memprediksi peluangnya jika maju. Dia menyebut sistem pemilihan ketua umum PSI yang akan memakai e-voting justru menjadi tantangan tersendiri.
“Kalau pakai e-voting dan one man one vote, itu bagus. Tapi ya jadi enggak gampang juga,” katanya.
Jokowi justru memuji inisiatif PSI untuk menerapkan sistem digital dalam kepartaian. Dia menilai hal itu cocok dengan arah partai modern di era digital saat ini.
“Kalau bisa, ke depan kantor partai cukup pakai virtual office. Tapi ya regulasinya perlu diubah dulu,” tambahnya.