Anggota Komisi II Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu mengutarakan kekesalannya di sela-sela Rapat Kerja dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Selasa (10/9/2024) malam.
Masinton sebelumnya menyampaikan protes kepada KPU karena tidak bisa daftar sebagai bakal calon bupati Tapanuli Tengah. Hanya ada satu calon di Pilbup Tapanuli Tengah. KPU lantas membuka perpanjangan pendaftaran hingga 4 September.
Masinton meminta agar dalam rapat tersebut KPU mengambil sikap tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kasusnya.
“Saya tidak menyuruh anda melanggar undang-undang, pantang bagi saya. Saya cuma minta saudara tegas menjalankan undang-undang, jangan sontoloyo,” kata Masinton.
Masinton menyoroti penyusunan aturan undang-undang yang dinilai terlalu normatif. Padahal saat ini dinamika politik di berbagai daerah menuntut DPR RI bisa tegas membuat aturan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.
“Jangan bicara bahasa undang-undang normatif ini kita situasi seperti ini, saudara ketua harus paham pak, dinamika dan kondisi psikologi di daerah itu. Ini kan kita diberi kewenangan undang-undang, bapak-bapak ini untuk mengambil keputusan gunakan, bukan lagi dengan bahasa normatif ‘jadi begini berdasarkan ini’. Sontoloyo! Gitu loh bos,” ujarnya.
Politikus PDIP ini mengatakan seluruh anggota dewan dan pejabat pemerintah yang ikut menyusun aturan ini telah diberikan fasilitas yang mahal. Karenanya, baik DPR RI maupun pemerintah bisa tegas bersikap dalam menyusun aturan.
“Enggak punya sikap untuk mengambil tindakan, brutal demokrasi ini anda yang menyebabkan. Brutalitas ini dimulai oleh penyelenggara kok, kok kalian membiarkan ini, di mana mental kalian,” ucapnya.
Masinton menilai dengan tidak adanya ketegasan sikap tersebut dianggap telah melahirkan brutalitas dalam merancang aturan jalannya pemerintah. Namun, ia menegaskan pendapatnya tersebut bukan menuntut seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan aturan ini melanggar undang-undang.
“Ngapain Anda dibayar triliunan? Sebanding tidak dengan yang dikeluarkan rakyat untuk tugas sekalian? Tidak sebanding, gimana sih kalian ini katanya aktivis. Background-nya kalian bicara tentang demokrasi, ambil sikap berpihak pada demokrasi, berpihak pada konstitusi, tegakkan aturan dalam perundang undangan, ini enggak boleh bercanda pak,” tuturnya.