Ketua MPR Soroti Lembaga Negara Jalan Sendiri-sendiri: Hambat Pencapaian Tujuan Nasional

Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2025). (Foto: Dok. Antara/ Bagus Ahmad Rizaldi)

Ketidakselarasan lembaga-lembaga negara dalam bersinergi menjadi sorotan Ketua MPR Ahmad Muzani. Ia mengingatkan soal sinergi antara lembaga negara dan program pemerintah, karena lembaga negara yang jalan sendiri-sendiri justru tidak mempercepat pencapaian tujuan nasional yang menjadi program bangsa Indonesia.

“Kalau lembaga negara berjalan sendiri-sendiri dan tidak saling mendukung maka akan muncul kerentanan institusional. Program pemerintah harus mendapat dukungan dari lembaga negara, dan sebaliknya,” kata Muzani dalam sambutannya saat menutup Media Gathering MPR RI 2025 di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu malam (11/7/2025).

Muzani juga menyerukan pentingnya sinergi antarlembaga negara dalam menghadapi tantangan kebangsaan ke depan, terutama menjelang satu abad kemerdekaan Indonesia pada 2045.

Dalam pidatonya tersebut, Muzani pun menyinggung perlunya evaluasi terhadap konstitusi Indonesia.

“Ketika Indonesia genap berusia 100 tahun pada 2045, pertanyaannya adalah: apakah konstitusi kita saat ini masih relevan? Kita perlu mulai memikirkan konstitusi modern yang bisa menjawab tantangan zaman,” ujarnya.

Selain itu, Muzani menyampaikan pula apresiasi terhadap kinerja media parlemen, khususnya Koordinator Wartawan Parlemen (KWP).

Dia menyebut hubungan yang terbangun selama ini bukan hanya formal belaka, melainkan strategis dan penuh kepercayaan.

“Pemberitaan media tentang MPR selama ini sangat membantu membangun citra positif lembaga, dan kami berterima kasih atas itu,” tutur Muzani.

Politikus Partai Gerindra itu kemudian menutup sambutannya dengan menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan kegiatan.

“Kami terbuka untuk terus memperbaiki komunikasi dan hubungan yang lebih baik ke depan,” ucap Muzani.

Pada kesempatan tersebut turut hadir sejumlah anggota MPR Dewa Gede Agung Budiarsana, Bambang Haryo Soekarto, Bupati Lombok Tengah Darul Fathir Bahri, Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah, dan jajaran Setjen MPR lainnya.

Topik