Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina meminta agar ada pengetatan sistem rekrutmen calon dokter dan evaluasi di sejumlah sektor.
Tuntutan itu disampaikan Arzeti buntut sejumlah kasus yang melibatkan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
“Mengenai poin evaluasi menyeluruh terhadap kasus-kasus di kalangan PPDS yakni meliputi sistem rekrutmen dan seleksi yang lebih ketat dan objektif, termasuk aspek kesehatan mental dan juga karakter,” ujar Arzeti kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Selasa (22/4/2025).
Hal ini kata dia, bisa dilihat dari sistem pengawasan dan pelaporan yang independen atas kekerasan atau diskriminasi, yang terjadi di dalam dunia pendidikan kedokteran.
“Beban kerja dan jam tugas yang manusiawi (juga harus jadi bahan evaluasi), karena kelelahan fisik dan psikis tentunya ini bisa menjadi pemicu berbagai konflik. Lalu, ada peningkatan pelatihan soft skills seperti menaikkan empati, komunikasi, dan manajemen konflik,” ungkapnya.
Tak hanya itu, dia juga menyinggung budaya hierarkis yang harus dievaluasi dalam dunia PPDS khususnya.
“Budaya hierarkis bisa dikatakan sangat tidak sehat terutama di lingkungan pendidikan kedokteran,” tegasnya.
Bagaimanapun, lanjut dia, berbagai peristiwa yang terjadi belakangan ini terkait PPDS, perlu pembenahan serius.
“Perlindungan terhadap calon dokter tentunya harus menjadi prioritas seluruh pihak. Jika pemerintah ingin membuat, melahirkan tenaga-tenaga kesehatan yang profesional dan beretika, berempati, punya tanggung jawab, menjalankan amanah, sumpah seorang dokter, maka profesi dokter itu harus dipegang kuat,” ujar Arzeti.
Menurutnya, yang juga paling dipentingkan saat ini adalah empati masyarakat, dan memperkuat tanggung jawab generasi sekarang yang sudah bersumpah dalam sumpah profesi.