Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyorot laporan media asing Al Jazeera yang menyebut, Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat pengangguran kaum muda tertinggi di Asia. Kabar ini dinilai kontradiktif dengan target pertumbuhan ekonomi yang dikejar berada di rentang 5,2 hingga 5,8 persen.
“Kita jangan lagi bicara pertumbuhan ekonomi, kalau kenyataannya rakyat justru makin kehilangan pekerjaan. Kami mendesak Pemerintah segera menyusun strategi penurunan angka pengangguran di Indonesia, termasuk pengangguran angkatan muda,” ucap Nurhadi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Ia mengingatkan, ada lebih dari 7 juta rakyat Indonesia pada tahun 2025 ini yang berstatus pengangguran, bahkan satu juta di antaranya merupakan lulusan sarjana.
“Data BPS Februari 2025 mencatat masih ada lebih dari 7 juta pengangguran terbuka. Dan jangan lupa, 65 persen dari mereka adalah anak-anak muda. Ini bukan angka statistik biasa, ini adalah bom waktu sosial,” ucap politikus Partai NasDem.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, sekitar 16 persen dari lebih dari 44 juta penduduk Indonesia berusia 15-24 tahun menganggur. Data itu menunjukkan pengangguran muda di Indonesia lebih tinggi dua kali lipat dari negara tetangga, seperti Vietnam dan Thailand.
Di sisi lain, pemerintah menyatakan angka pengangguran Indonesia turun pada 2025 ini. Selain pengangguran, angka kemiskinan absolut juga disebut sudah berkurang. Sayangnya, besaran angka penurunan pada kemiskinan dan pengangguran tidak diungkap secara rinci oleh pemerintah.
Selain itu, BPS mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang pada Februari 2025. Angka ini meningkat dibandingkan Februari 2024 yang sebanyak 7,20 juta orang.
Menurut Nurhadi, pemerintah harus melihat masih ada 7 juta orang menganggur di Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya.
“Pemerintah harus berhenti bermain narasi pencitraan. Yang dibutuhkan sekarang adalah terobosan nyata dalam penciptaan lapangan kerja berkualitas, bukan lagi proyek-proyek seremonial yang hanya bagus di laporan tapi nol dampaknya di lapangan,” ungkapnya.
Dia menilai upaya Kementerian Ketenagakerjaan belum menunjukkan hasil signifikan, untuk mengurangi angka pengangguran dan menambahkan lapangan pekerjaan. Program-program yang dikeluarkan oleh Kemenaker untuk mengentas pengangguran di Indonesia juga dianggap belum optimal.
“Saya melihat program-program ketenagakerjaan kita makin tidak nyambung dengan realitas pasar tenaga kerja. Kementerian sibuk dengan pelatihan-pelatihan, tapi lulusan pelatihannya tidak diserap industri. Ini kegagalan desain! Harus ada koreksi arah kebijakan,” kata dia.
Nurhadi mendesak agar pemerintah untuk menyusun strategi penurunan pengangguran, yang diarahkan pada penguatan vokasi berbasis kebutuhan industri riil. Termasuk skema dual training yang mengintegrasikan pelatihan di institusi pendidikan dan tempat kerja nyata.
Dia mendorong perluasan akses pelatihan kerja berbasis digital dan ekonomi hijau sebagai respons, terhadap arah transformasi ekonomi yang semakin terotomatisasi dan berorientasi pada keberlanjutan. Serta reformasi sistem perlindungan tenaga kerja sektor informal dan rentan hingga jaminan sosial adaptif, kepastian hukum, dan pemberdayaan UMKM sebagai pilar penciptaan kerja rakyat.
Nurhadi menyatakan, DPR melalui fungsi pengawasan dan penganggaran akan terus mendorong agar arah kebijakan ketenagakerjaan benar-benar sejalan dengan aspirasi generasi muda, kondisi riil lapangan, dan visi jangka panjang pembangunan nasional.
“Penurunan angka pengangguran harus menjadi pintu masuk untuk menciptakan ekosistem kerja yang bermartabat, bukan sekadar alat politik angka,” tuturnya
Guna mencari solusi atas situasi angka pengangguran muda yang semakin mengkhawatirkan, Nurhadi mengatakan Komisi IX DPR akan memanggil pihak-pihak terkait untuk rapat kerja dan rapat dengar pendapat di DPR.
“Komisi IX DPR RI tidak akan tinggal diam. Kita akan panggil semua stakeholder, dari Kemenaker, Bappenas hingga lembaga vokasi, untuk memastikan arah kebijakan ini berpihak pada rakyat pencari kerja bukan pada kepentingan elite yang bermain proyek,” tandasnya.