Direktur LSI Denny JA Ardian Sopa mengungkap penyebab rendahnya kepercayaan publik terhadap isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) palsu.
Salah satu alasannya yakni, kepercayaan publik yang telah terbangun selama lebih dari satu dekade pemerintahan Jokowi menjadi fondasi utama mengapa isu ini tak mudah dipercaya.
“Dalam persepsi publik, Jokowi adalah figur yang naik dari bawah, bukan elite politik tradisional, dan rekam jejaknya sudah teruji mulai dari Wali Kota, Gubernur DKI, hingga dua periode sebagai Presiden,” kata Ardian dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (30/7/2025).
Ia menambahkan, dalam kurun waktu itu, proses administratif seperti pencalonan kepala daerah dan presiden tentu melalui tahapan verifikasi yang ketat, termasuk pengecekan dokumen ijazah oleh KPU dan instansi resmi.
“Oleh karena itu, bagi mayoritas masyarakat, tuduhan bahwa seorang presiden bisa lolos dua kali verifikasi tanpa ijazah yang sah dianggap tidak logis dan bertentangan dengan akal sehat birokrasi politik Indonesia,” tuturnya.
Sementara alasan kedua, otoritas lembaga negara dan akademik telah memberikan klarifikasi yang jelas dan resmi. Yang mana, Universitas Gadjah Mada sebagai kampus tempat Jokowi menempuh pendidikan, telah menegaskan bahwa Jokowi adalah alumnus sah mereka.
“Kepolisian, melalui Bareskrim, juga telah melakukan verifikasi dan menyatakan bahwa ijazah tersebut asli. Klaim ijazah palsu yang tidak disertai bukti hukum yang sah, dan hanya disuarakan oleh tokoh-tokoh tertentu tanpa dukungan fakta kuat, bagi publik luas tidak cukup kredibel untuk menggantikan otoritas institusi resmi negara,” beber Ardian.
Terakhir, ia menerangkan publik semakin sadar isu ini memiliki muatan politis yang kuat, terutama setelah Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi, maju dan menang sebagai wakil presiden dalam Pilpres 2024.
Ardian menilai, bagi publik, momen munculnya isu ini tidak lepas dari dinamika kekuasaan dan kontestasi elite menjelang periode politik baru.
“Survei LSI Denny JA bahkan menunjukkan 64,2 persen responden percaya bahwa isu ini hanya bagian dari manuver politik tertentu. Artinya, mayoritas publik tidak melihat isu ijazah sebagai bagian dari diskursus integritas personal semata, melainkan sebagai alat delegitimasi yang dipolitisasi, sehingga daya pengaruhnya menjadi terbatas,” jelasnya.
Dengan tiga alasan utama tersebut yaitu kekuatan rekam jejak dan logika prosedural, konfirmasi dari lembaga resmi, dan kesadaran publik atas motif politik, maka tidak heran jika mayoritas masyarakat memilih untuk tidak memercayai isu ijazah palsu Jokowi.
“Mereka menempatkannya sebagai bagian dari dinamika politik, bukan sebagai fakta yang mengancam legitimasi kepemimpinan nasional,” pungkasnya.