Lupakan Proyeksi Ekonomi Jeblok Versi AMRO, Sri Mulyani Beberkan Komitmen Jaga Kredilitas Finansial

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20 di Afrika Selatan. (Foto: ANTARA/HO-Kemenkeu Foto/Biro KLI).

Saat disambangi Direktur ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), Yasuto Watanabe, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati bicara panjang lebar soal kredibilitas dan reputasi fiskal Indonesia di tengah gejolak geopolitik

“Saya menyampaikan komitmen Kemenkeu dalam upaya menjaga kredibilitas, serta mempertahankan reputasi fiskal dan makroekonomi Indonesia dalam menghadapi tekanan politik dan ketidakpastian global,” kata Sri Mulyani, dikutip dari Instagram @smindrawati di Jakarta, Sabtu (26/7/2025).

Pertemuan dengan petinggi AMRO ini, keduanya membahas sejumlah tantangan strategis yang dihadapi kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian ekonomi global yang makin kompleks akibat dinamika geopolitik. Utamanya, yang berkaitan dengan kebijakan Amerika Serikat (AS).

Menurut Sri Mulyani, RI dan AMRO sepakat ketidakpastian ini memberi tekanan besar terhadap stabilitas sektor keuangan dan perdagangan internasional.

Dalam dunia yang makin terfragmentasi, ketahanan ekonomi hanya dapat dibangun melalui kolaborasi, kepercayaan, dan respons yang cepat terhadap potensi krisis.

“Oleh karena itu, saya menekankan pentingnya penguatan kerja sama antarnegara ASEAN serta kerangka ASEAN+3, termasuk penguatan peran AMRO sebagai regional financial safety nets,” ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya, hasil pembahasan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Defisit APBN 2026 dirancang sebesar 2,48-2,53 persen PDB (Produk Domestik Bruto). Dengan rincian, pendapatan negara pada rentang 11,71-12,31 persen PDB; yang terdiri dari penerimaan perpajakan 10,08-10,54 persen PDB dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 1,63-1,76 persen PDB.

Belanja negara dipatok pada rentang 14,19-14,83 persen PDB, terdiri dari belanja pemerintah pusat (BPP) 11,41-11,94 persen PDB dan transfer ke daerah 2,78-2,89 persen PDB. Hasil pembahasan RAPBN dan RKP 2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBN 2026.

Sebelumnya, AMRO menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 dari 5 persen ke 4,7 persen. Kepala Ekonom AMRO, Dong He menjelaskan, untuk seluruh kawasan Asia Tenggara dan China, Jepang, Korea Selatan atau ASEAN+3 diproyeksikan turun menjadi 3,8 persen pada 2025, dan 3,6 persen pada 2026.

Angka itu, kata He, mencerminkan meningkatnya ketidakpastian global, terutama perkembangan kebijakan tarif AS yang belum menjadi pertimbangan perhitungan pada saat itu.

“Yang menggembirakan, kawasan ASEAN+3 memasuki periode turbulensi perdagangan global ini dari posisi yang relatif kuat dan tangguh. Sebagian besar pembuat kebijakan regional telah bertindak lebih awal untuk meredam dampak guncangan perdagangan, dan ruang kebijakan masih tersedia untuk dukungan lebih lanjut jika diperlukan,” ujar He, Rabu (23/7/2025).

Topik