Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan, sikap Presiden Prabowo Subianto terhadap penegakan hukum sudah jelas, yakni ingin memberantas praktik korupsi di Indonesia.
“Sangat clear soal hukum. Beliau dari awal sebelum menjadi presiden clear, beliau akan memimpin di garis terdepan pemberantasan tindak pidana korupsi,” ucap Supratman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).
Ia menyebut, Presiden Prabowo bahkan sempat meminta dukungan kepada seluruh wakil rakyat, terkait pemberantasan praktik tambang ilegal.
“Tujuannya cuma satu, bahwa kekayaan negara harus benar-benar dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat,” kata dia.
Dia menegaskan, pidato Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR menjadi sebuah harapan bagi masyarakat.
“Apa yang disampaikan beliau sesuai dengan Asta Cita bapak presiden, di mana beliau menyadari kedaulatan rakyat itu ada di tangan rakyat. Karena kedaulatan ada di tangan rakyat, dan beliau didaulat untuk menjadi nahkoda republik saat ini, maka beliau tahu apa yang harus dan wajib untuk dilakukan dari setiap tahapan selama lima tahun beliau akan memimpin republik ini,” tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan siap untuk menindak tegas oknum-oknum yang terlibat dalam tambang ilegal. Khususnya, bagi mereka yang merupakan jenderal-jenderal TNI-Polri.
Hal ini disampaikan Prabowo ketika memberikan pidato politik di Sidang Tahunan MPR RI yang berlangsung di Ruang Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).
Mulanya, Prabowo mengaku telah mendapat laporan soal banyaknya tambang ilegal yang beroperasi di Tanah Air. Tindakan ini menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliun.
“Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal. Dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp300 triliun,” kata Prabowo.
Prabowo lantas memperingatkan kepada seluruh pihak dirinya tidak segan untuk menindak tegas para oknum. Termasuk mereka yang berstatus sebagai jenderal aktif TNI-Polri.
“Saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari Polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat,” ujarnya.
Prabowo menegaskan pemerintahannya berkomitmen untuk menegakkan hukum secara berkeadilan. Ia juga mengaku tidak akan melindungi jika ada kader Partai Gerindra yang terlibat.
“Dan sebagai sesama pimpinan partai, sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau anda terlibat, anda jadi justice collaborator. Anda laporan saja, karena kalau pun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi saudara-saudara,” tuturnya.