Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan melegalkan kasino di Indonesia tak akan berdampak signifikan bagi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Justru sebaliknya, uang yang seharusnya diinvestasikan malah akan beralih ke kegiatan judi yang tak bermanfaat.
“Soal PNBP dari kasino juga tidak signifikan, karena biaya pengawasan akan lebih mahal dibanding pendapatan. Secara ekonomi, legalisasi kasino membuat produktivitas ekonomi turun, karena uang yang harusnya diInvestasikan ke sektor riil dan pasar keuangan, justru masuk ke kasino,” jelas Bhima kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Ia menyebut legalisasi kasino justru akan menimbulkan masalah baru, seperti tidak selesainya masalah judi online (judol). Selain itu, kata dia, kasino pun rentan jadi tempat transaksi narkoba, pelacuran, dan pencucian uang.
“Negara yang kasinonya legal seperti Kamboja, tidak mampu memberantas judol. Khawatir legalisasi kasino justru membuat judi ilegal lebih marak lagi. Saat ini transaksi judol sudah tembus Rp1.200 triliun lebih,” ungkapnya.
Adapun isu ini bermula, saat sejumlah objek baru penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah diusulkan oleh para anggota dewan di Komisi XI DPR. Mereka pun mencontohkan objek baru PNBP yang dapat dimaksimalkan termasuk jasa atau layanan di sektor pariwisata hingga ke sumber daya alam baru nonminyak dan gas bumi.
Pembahasan ini diusulkan oleh Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar, Galih Kartasasmita saat rapat kerja dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Komisi XI DPR pada Kamis (8/5/2025).
“Mohon maaf nih, saya bukannya mau apa-apa, tapi UEA kemarin udah mau jalanin kasino, coba negara Arab jalanin kasino, maksudnya mereka kan out of the box gitu kementerian dan lembaganya,” kata Galih Kartasasmita
Galih berpendapat, UEA memiliki kemiripan dengan Indonesia karena sama-sama bergantung dengan sektor sumber daya alam (SDA) untuk setoran PNBP. Selain UEA, pengenaan kasino sebagai objek baru PNBP juga telah dilakukan oleh pemerintah Thailand.