Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menyoroti minimnya belanja anggaran di empat provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Ia mengatakan, empat daerah tersebut minim pembelanjaan.
“Kalau kita lihat data ini, empat daerah yang DOB sebelah kanan semua, yaitu belanjanya sangat rendah,” kata Tito dalam rapat evaluasi bersama Komisi II DPR RI dengan jajaran pemerintah lainnya di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).
Tito menjelaskan, Provinsi Papua Barat Daya belanja anggarannya baru menyentuh angka 11 persen. Ia menilai, pemerintah provinsi setempat lebih banyak menggunakan anggaran untuk belanja pegawai. Kemendagri khawatir belanja untuk masyarakat belum dilakukan.
“Provinsi papua barat daya ini pendapatannya 17 persen, belanjanya baru 11 persen lebih artinya ini lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai. Belanja untuk masyarakatnya kami khawatir belum menyentuh,” tuturnya.
Lebih lanjut, permasalahan anggaran di Papua tengah yakni uangnya terlalu banyak disimpan di bank. Sebenarnya, Tito menyebut kebijakan ini bagus dalam menyerap anggaran dari pusat, namun sayangnya pembelanjaannya masih sangat kurang. Menurut Tito, permasalahannya adalah rencana pergantian kepala dinas, sehingga uangnya ditahan di tingkat provinsi.
“Ini 48 persen anggaran mereka, pendapatannya, tapi belanjanya baru 15 persen. Kami sudah menyampaikan kepada gubernur, mengecek masalahnya di mana. Dan ini masalahnya adalah rencana pergantian dari kepala-kepala dinas, sehingga uangnya ditahan di tingkat provinsi. Kami sudah telpon langsung Pak Gubernur, agar segera kalau mau dilakukan pergantian pejabat tapi uangnya jangan ditahan. Ini bulan Juni, harus dieksekusi supaya terjadi peredaran uang,” jelas Tito.
Sementara, belanja anggaran Papua Pegunungan jadi yang paling memprihatinkan ketimbang provinsi DOB Papua lainnya. Bahkan di daerah terjadi defisit anggaran.
“Kemudian Papua Pegunungan, ini yang memprihatinkan kita, karena pendapatan nya yang mengandalkan pusat baru terserap 14 persen di Juni, belanjanya sudah 20 persen artinya terjadi defisit di Papua Pegunungan,” bebernya.
Tito mengatakan, permasalahan yang terjadi ialah karena kompetensi Pemprov Papua Pegunungan yang masih belum memenuhi syarat salur anggaran dari pusat.
“Ini kami lihat ada permasalahan kompetensi dari Pemprov Papua Pegunungan yang tidak memenuhi syarat salur yang disyaratkan Kemenkeu, sehingga Kemenkeu tidak menyalurkan karena syarat salurnya tidak terpenuhi,” ucap dia.
Terakhir, Tito menegaskan belanja anggaran yang dilakukan Papua Selatan juga perlu ditingkatkan, karena baru masih mentok di angka 18 persen. “Sementara Papua Barat Daya yang paling lemah baru 11 persen belanja meskipun pendapatannya 17 persen,” pungkas Tito.