Pengamat Politik dari Universitas Andalas (Unand) Andri Rusta menilai mengkaitkan polemik Empat Pulau Aceh-Sumatera Utara (Sumut) dengan kepentingan keluarga Presiden ketujuh RI Joko Widodo merupakan bagian dari retorika politik.
“Sengketa wilayah memang bisa menjadi arena persaingan politik, terutama jika ada potensi sumber daya alam seperti migas,” ujar Andri kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Minggu (15/6/2025).
Gubernur Sumut Bobby Nasution yang tak lain mantu dari Jokowi, tentu menjadi pihak yang diuntungkan dengan kebijakan Kemendagri saat ini, dimana memberi kuasa atas kepemilikan pula tersebut. Namun menurut dia, alasan itu tidak bisa dijadikan dasar tanpa bukti yang jelas.
“Mengaitkannya langsung dengan ‘kepentingan dinasti (Jokowi)’ tanpa bukti yang jelas adalah bagian dari retorika politik yang perlu disikapi dengan hati-hati,” kata dia.
Sebab menurut dia, dalam konteks hukum tata negara di Indonesia, penetapan batas wilayah, termasuk pulau-pulau, memiliki prosedur yang sangat jelas dan diatur dalam perundang-undangan. Proses ini melibatkan koordinasi antarlembaga dan berdasarkan data geografis serta historis yang akurat.
“Jika ada klaim mengenai kepemilikan pulau, seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan melalui klaim sepihak,” ungkapnya.
Sebaliknya menurut dia, tuduhan yang kini menyeret Bobby dan Jokowi merupakan sebuah spekulasi politik yang sering muncul dalam berbagai isu.
“Tanpa bukti konkret yang menunjukkan adanya arahan atau keterlibatan langsung dari Presiden Jokowi, atau Mendagri Tito Karnavian untuk menguntungkan pihak tertentu secara ilegal, sulit untuk membenarkan tuduhan tersebut,” kata dia.