Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas memaparkan sejumlah rencana kerja yang akan dilakukan pihaknya pada tahun anggaran 2025.
Diantara yang membutuhkan dukungan anggaran untuk dituntaskan, yakni persoalan seperti Overcrowding Lapas hingga Golden Visa.
“Target kinerja ditjen pemasyarakatan terdapat tujuh kegiatan strategis, pertama penanganan overcrowding. Kedua, pembaharuan peraturan pasca UU Pemasyarakatan Tahun 2022. Ketiga, peningkatan kualitas pembimbing kemasyarakatan. Keempat, pembinaan narapidana. Kelima, perubahan ORTA dan Eselonisasi Rupbasan. Keenam, implementasi pendidikan anak yang berkualitas. Ketujuh, rehabilitasi narkotika narapidana,” kata Supratman dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2024).
Selain dalam bidang pemasyarakatan, mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini juga menyoroti beberapa masalah terkait dengan keimigrasian. Salah satu target yang didorong pihaknya adalah melanjutkan kebijakan Golden Visa untuk menarik investasi asing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.
“Kedua, perluasan penerbitan e-Paspor pada perwakilan RI di luar negeri. Ketiga, menambah fasilitas autogate keimigrasian pada bandar udara dan pelabuhan internasional. Keempat, implementasi kerjasama layanan pemeriksaan Mekkah Route Calon Jemaah Haji. Kelima, mengembangkan aplikasi teknologi informasi keimigrasian untuk pengawasan keimigrasian melalui IFRIS, Aplikasi SIPP dan Aplikasi IASS. Keenam, pelaksanaan kebijakan Bridging Visa dalam Skema Izin Tinggal Peralihan,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir memimpin rapat kerja (raker) dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung). Dalam raker ini, Menkumham Supratman Andi Agtas dan Ketua Kejaksaan RI, ST Burhanuddin tampak hadir untuk membahas pagu anggaran masing-masing kementerian/lembaga di tahun 2025.
“Rapat kerja komisi III dengan Kejagung RI dan juga Kementerian Hukum dan HAM dalam keadaan sehat walafiat,” kata Adies di ruang rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/6/2024).