Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengkonfirmasi mempercepat penyelesaian pembangunan pos lintas batas negara (PLBN) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
PLBN berlokasi di area perbatasan darat wilayah Indonesia dengan negara lain PLBN bertugas meningkatkan fungsi Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) yang memberikan pelayanan pada masyarakat di bidang imigrasi, kepabeanan, karantina, keamanan, administrasi pengelolaan dan layanan yang berhubungan dengan aktivitas lintas batas
Dody mengatakan percepatan penyelesaian pembangunan PLBN ini, juga sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat kedaulatan wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan.
“Kami selalu siap untuk menuntaskan seluruh tahapan pembangunan PLBN, tentunya dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Koordinasi lintas sektor juga akan terus kami tingkatkan, termasuk dengan BNPP, agar pembangunannya dapat berjalan lancar,” ujar Dody di Jakarta, Minggu (1/6/2025).
Kementerian PU ditargetkan dapat membantu mempercepat pembangunan 3 PLBN yang belum diselesaikan pada gelombang II yaitu PLBN Long Midang, PLBN Oepoli, dan PLBN Sei Kelik.
Bukan hanya bangunannya saja, tetapi juga jalan akses yang menghubungkan PLBN dengan jalan nasional terdekat.
Sejak 2015, pembangunan PLBN telah dilakukan dalam 2 gelombang yaitu 7 PLBN untuk gelombang I berdasarkan Inpres No. 6 Tahun 2015 dan 11 PLBN untuk gelombang II berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2019.
Pembangunan gelombang I telah diselesaikan dan diresmikan seluruhnya, sementara yang sudah diselesaikan pada gelombang II sebanyak 8 PLBN.
Rencana pembangunan PLBN gelombang III sebanyak 8 PLBN yang berlokasi di Temajuk (Kalimantan Barat), Sei Maranggis (Kalimantan Utara), Pulau Marore (Sulawesi Utara), Pulau Miangas (Sulawesi Utara), Maritaing (Nusa Tenggara Timur).
Kemudian, Waris (Papua), Distrik Botom/Kwirok Timur/Tarub (Papua Pegunungan), dan Pulau Lirang/Pulau Wetar (Maluku).
Pembangunan gelombang III sudah diusulkan ke presiden dan pelaksanaannya masih menunggu inpres baru