Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty mengungkapkan bahwa Jalur Gaza akan dikelola oleh 15 teknokrat Palestina di bawah pengawasan Otoritas Palestina (PA) jika gencatan senjata tercapai. Usulan ini menjadi bagian dari upaya Mesir untuk mencari solusi politik bagi masa depan Gaza pasca-perang.
Dalam konferensi pers di Kairo, Rabu (13/8/2025), Abdelatty menjelaskan bahwa pemerintahan di Gaza ‘akan dijalankan oleh 15 teknokrat Palestina di bawah pengawasan PA untuk periode sementara enam bulan’. Ia menekankan pentingnya kesatuan administratif antara Jalur Gaza dan Tepi Barat.
Meski demikian, Abdelatty tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai siapa saja teknokrat yang akan terlibat atau bagaimana mekanisme pengawasannya.
Pernyataan Abdelatty muncul saat delegasi Hamas tiba di Kairo untuk berunding dengan pejabat Mesir. Diskusi tersebut berfokus pada proposal gencatan senjata di Gaza selama 60 hari.
Proposal ini diusulkan di tengah strategi Israel yang secara bertahap kembali menduduki wilayah Gaza, sebuah langkah yang telah disetujui oleh Kabinet Keamanannya pekan lalu.
Abdelatty mengatakan bahwa tujuan utama perundingan adalah kembali ke proposal awal, yaitu gencatan senjata selama 60 hari.
“Disertai dengan pembebasan beberapa sandera dan tahanan Palestina, serta masuknya bantuan kemanusiaan dan medis ke Gaza tanpa hambatan atau syarat,” katanya.
Menurut media Israel, proposal yang sedang dibahas mengusulkan gencatan senjata selama 60 hari. Dalam skema ini, 10 sandera Israel yang masih hidup akan dibebaskan dalam dua tahap, dan jenazah 18 sandera lainnya akan diserahkan dalam tiga tahap.
Sebagai imbalannya, sejumlah tahanan Palestina akan dibebaskan dan bantuan kemanusiaan akan masuk ke wilayah tersebut.
Usulan ini kontras dengan pernyataan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, pada Senin (11/8/2025). Netanyahu menyatakan bahwa Gaza akan dikelola oleh ‘pemerintahan sipil non-Israel’ setelah pendudukan Kota Gaza.
Ia mengeklaim bahwa pemerintahan yang direncanakan akan dijalankan oleh pihak ketiga, ‘bukan oleh Hamas maupun Otoritas Palestina’, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Sementara itu, Israel terus menghadapi kecaman global atas perang di Gaza. Sejak Oktober 2023, lebih dari 61.700 orang telah tewas. Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Iseal Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait perang di wilayah tersebut.