Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai keterlibatan institusi Polri dalam intervensi penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 tidak bisa dielakkan. Menurutnya, institusi di bawah pimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memiliki peluang untuk menentukan kemana Pilkada berjalan.
“Kepolisian punya potensi mengarahkan atau lakukan gerakan yang memungkinkan masyarakat terarah pada kandidat tertentu,” kata Dedi kepada Inilah.com di Jakarta, Jumat (29/11/2024).
“Tetapi ini juga sulit terlihat buktinya,” ungkapnya menambahkan.
Dedi lantas membeberkan kekuatan institusi Polri dalam memobilisasikan anggotanya. Mereka, menurut Dedi, bisa turun ke akar rumput untuk mengarahkan suara rakyat kepada kandidat pemimpin tertentu.
“Kepolisian bisa dengan leluasa menyasar pejabat di tingkat desa hingga kecamatan untuk mengarahkan pilihan masyarakatnya,” ujarnya.
Pengarahan ini, ujar Dedi, bukan dilakukan secara halus. Tentu dengan ancaman hukum, Polri bisa mengerahkan kekuatan mereka dalam memusatkan dukungan kepada pasangan calon pemimpin yang dituju.
“Tentu dengan alat tekanan hukum (Polri) bisa memusatkan dukungan),” ucapnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menyoroti keterlibatan “Partai Cokelat” (Parcok) dalam menyukseskan pemilu sesuai dengan keinginan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Ia menyebut Jokowi yang tidak bisa turun langsung untuk mewujudkan keinginannya justru menggunakan Parcok sebagai instrumen.
“Yang sudah menjadi pengetahuan publik, sekarang kita mengenal ‘Partai Cokelat’. ‘Partai Cokelat’ sudah menjadi kosa kata baru dalam politik Indonesia. Sudah dibicarakan oleh media masa,” kata Deddy di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).
Deddy menjelaskan alasan mengapa pihaknya enggan menyebut institusi Polri sebagai instrumen Jokowi. Hal ini dikarenakan oknum Polisi banyak melibatkan diri di berbagai daerah untuk cawe-cawe di Pilkada Serentak 2024.
“Karena yang dimaksud ‘Partai Cokelat’ ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu, tidak hanya satu tempat. Mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum. Tapi ini sudah sesuatu yang bersifat dari komando. Dan saya kira pemegang kuncinya adalah Listyo Sigit. Beliau bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin,” bebernya.