Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim enggan membongkar opsi skema pemilu yang akan ditawarkan partainya sebagai tindak lanjut partai dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal.
Ia mengatakan, opsi yang ditawarkan NasDem akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu dibahas oleh pihak terkait.
“Namanya saja sedang dibahas, ya tunggu saja. Opsi-opsi yang kami tawarkan tidak etis dong kalau dibocorkan sekarang,” ujar Hermawi singkat saat dihubungi Inilah.com, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Secara terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai NasDem Dedy Ramanta mengungkapkan partainya akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 8–10 Agustus 2025. Rakernas kali ini akan difokuskan pada dua hal utama, yaitu peta jalan kebangsaan dan peta jalan elektoral sebagai bentuk komitmen partai dalam menjawab dinamika zaman.
“Ada dua hal ya, kita ingin dapat peta jalan kebangsaan yang menjadi inset partner state. Kedua adalah peta jalan elektoral, itu insetnya. Di dalam dua-duanya mengandung problematik yang cukup luar biasa,” ujar Dedy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, dikutip Rabu (6/8/2025).
Dia bilang, persoalan mendasar dari sistem pemilu saat ini adalah maraknya praktik politik uang yang disebabkan sistem proporsional terbuka.
“Model pemilu ini kan sekian banyak keputusan MK, salah satunya misalkan proposional terbuka, itu bagaimana nasibnya di tengah tantangan pemilu yang didominasi oleh politik uang. Makin serentak kan makin besar politik uang,” kata Dedy.
Selain itu, kata dia, ada juga fenomena deparpolisasi, di mana tingkat keterikatan masyarakat terhadap partai politik terus menurun sejak Pemilu 1999. Hal ini dinilainya sebagai ancaman serius terhadap demokrasi Indonesia.
“Deparpolisasi ini kecenderungan rakyat itu terhadap parpol itu dari sejak pemilu 99 sampai sekarang terus turun. Bahkan seluruh partai politik kalau dijumlahkan, angka partai id-nya kan nggak sampai 20 persen,” ungkapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut, seluruh partai politik tengah menyimulasikan formulasi UU Pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu.
Nantinya, hasil pembahasan masing-masing partai akan disinergikan antarfraksi melalui Komisi II DPR setelah masa reses.
“Nah, pembahasan-pembahasan mengenai undang-undang Pemilu, Masing-masing partai sedang melakukan simulasi. Nanti setelah reses masuk, kita akan menyinergikan di komisi II tentunya,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/8/2025).