Sabtu, 26 Juli 2025 – 23:32 WIB
Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim. (foto: Antara)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim menyatakan, partainya siap untuk duduk bareng dengan partai politik (parpol) lain atau publik, untuk membahas mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Hal ini ia ungkapkan, menanggapi usulan Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, soal kepala daerah bisa ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat atau dipilih melalui DPRD.
“Pandangan yang seperti ini kan bukan pertama kali muncul, dan pada prinsipnya NasDem siap duduk bersama untuk mendiskusikan pandangan ini, baik diskusi dengan parpol maupun dengan publik (civil society),” ucap Hermawi kepada inilah.com, Sabtu (26/7/2025).
Menurutnya, pandangan-pandangan tentang masa depan demokrasi Indonesia, harus dibicarakan secara luas dengan melibatkan publik yang lebih luas.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut bahwa PKB mengusulkan berbagai penyempurnaan tata kelola politik nasional agar dibentuk satu perundangan-undangan dari sistem politik nasional yang lebih kondusif untuk percepatan pembangunan nasional.
Salah satunya, Cak Imin mengaku telah menyampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait usulan evaluasi total untuk sistem pemilihan kepala daerah.
“Karena beberapa bupati kita tanya juga ternyata konsolidasinya cukup lamban akibat proses politik yang terlalu panjang,” kata Cak Imin dalam sambutannya saat Harlah ke-27 PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (23/7/2025).
Menurutnya, ada beberapa usulan yang bisa digunakan, di antaranya kepala daerah ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat atau dipilih oleh DPRD. Ia mengakui bahwa usulan tersebut cukup menantang karena banyak yang menolak.
“Tapi PKB bertekad tujuannya satu efektivitas dan percepatan pembangunan tanpa berliku-liku dalam satu tahapan-tahapan demokrasi,” ucap Cak Imin.
Terlebih, ia menyebut saat ini banyak isu yang belum diputuskan di DPR. Salah satunya tentang Pemisahan Pilkada dan Pemilihan Umum. Menurutnya, dari keputusan itu yang disetujui oleh DPR hanya penundaan pemilihan DPRD.
“Kita berharap di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto akan terjadi konsolidasi demokrasi yang efektif. Bagi terwujudnya tujuan demokrasi yaitu keadilan dan kemakmuran,” katanya.