Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP Putra Nababan saat rapat kerja dengan Kemendikbudristek, mulanya menyampaikan apresiasi terhadap Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim yang ngotot meminta tambahan anggaran Rp26,44 triliun.
“Mas menteri tahu ketika anggaran tahun ini, sebesar Rp98 triliun sekian, lalu diberikan dan dikurangi. Tapi, mas menteri masih ngotot di menit-menit terakhir, bersama teman-teman semuanya, minta lebih dari itu. Saya yakin, ini untuk kebaikan menteri pendidikan yang berikutnya,” tutur Putra di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2024).
Tentu saja, permintaan tambahan anggaran ini, kata mantan wartawan senior Harian Rakyat Merdeka ini, untuk menteri selanjutnya, diharapkan memiliki program yang lebih baik.
“Dan tentu juga ini adalah harapan kita semua, kenapa? Karena dari Rp722 triliun yang disampaikan dalam nota keuangan presiden, saya kok, ya mungkin mas menteri dan jajaran, tidak enak mau menyampaikan kepada publik. Tapi biar saya yang menyampaikan,” ucap dia.
“Saya kok merasa tidak adil, ya. Kalau itu tidak dikelola sebesar-besarnya oleh menteri teknis yang menjalankan fungsi pendidikan. Saya harus terbuka mengatakan, tidak adil. Kalau itu tidak dikelola dan tidak didesain oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan,” lanjut Putra.
Putra menyebut anggaran sebesar Rp722 triliun paling tidak desain besarnya dari Kemendikbudristek. “Bahwa kemudian penyalurannya ada K/L lain, ada sekolah dinas dan lain sebagainya, tapi itu keluar dari satu pintu, yakni pintu Kemendikbud yang dipercaya oleh UUD lho,” ujar Putra.
Selanjutnya, putra dari Panda Nababan, politikus senior PDIP itu, menegaskan bahwa anggaran pendidikan yang besarnya mencapai 20 persen dari total APBN, sesuai amanat konstitusi, semuanya harus dikelola Kemendikbudristek. “Rp722 triliun itu, saya mau menyampaikan, pantasnya 20 persen itu untuk Kemendikbudristek, bukan untuk pihak lain,” tambah dia.
Dalam rapat, Nadiem mulanya memaparkan pagu anggaran sementara Kemendikbudristek yang ditetapkan sebesar Rp83,19 triliun. “Berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA) Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas Nomor S-612/MK.02/2024 dan B-480/D.8/PP.04.03/07/2024 tanggal 19 Juli 2024, pagu anggaran Kemendikbudristek ditetapkan sebesar Rp 83,19 triliun,” ujar Nadiem.
Tiba-tiba, Nadiem menyampaikan usulan tambahan anggaran untuk memastikan program prioritas di Kemendikbudristek bisa berjalan optimal. Dia menyebutkan, tambahan anggaran itu untuk pembiayaan program wajib dan prioritas mulai dari tunjangan guru hingga KIP Kuliah.
“Untuk memastikan terlaksananya program prioritas Kemendikbudristek agar layanan pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi berjalan optimal, Kemendikbudristek menyampaikan usulan tambahan anggaran sebesar Rp26,44 triliun,” kata Nadiem.
Usulan tambahan ini, kata dia, mencakup pembiayaan program wajib dan prioritas, seperti Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, tunjangan guru dan dosen, program literasi bahasa dan kesastraan, peningkatan kualitas guru, perhelatan seni budaya, pendampingan kualitas pendidikan, revitalisasi PTN, pembinaan PTS, program SMK pusat keunggulan, peningkatan kualitas SMK non-pusat keunggulan.
“Termasuk Program Kolaborasi Kemendikbudristek-LPDP yang belum terdanai pada tahapan pagu anggaran,” imbuhnya.