Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi. (Foto: Inilah.com/Vonita)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi mengungkap beragam skema pembangunan kampung haji di Mekkah oleh pemerintah. Menurutnya, terdapat skema dari pemerintah untuk melakukan pembangunan dari nol hingga pembangunan dengan membeli bangunan yang sudah ada.
“Hari ini kan skema-skema itu dijadikan alternatif. Ada skema pembangunan dari nol, ada. Ada skema untuk membeli bangunan eksisting yang sudah ada di sana,” kata Hasan, Kamis (17/7/2025).
Hasan menjelaskan pembangunan kampung haji masih menunggu beberapa hal, termasuk revisi undang-undang haji. Di mana, kebijakan ini akan mengatur badan baru yang akan mengatur perjalanan haji.
“Jadi sampai hari ini, yang kami miliki adalah payung kerja sama dan payung kesepakatan dengan Pemerintah Saudi. Mengenai teknisnya, kami minta waktu. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Kementerian dan lembaga terkait apakah itu Kementerian Agama atau Badan Pelaksana Haji,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi membahas pembangunan Kampung Haji sebagai salah satu agenda strategi kerja sama kedua negara.
Masalah ini dibahas dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) bin Abdulaziz Al Saud beserta para delegasi yang terlibat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pembahasan mengenai Kampung Haji sudah dilakukan dalam pertemuan dengan pihak Saudi.
Insya Allah, Kampung Haji di era Pak Prabowo akan bisa terwujud. Mohon doanya, kata Zulhas kepada wartawan di Jeddah, Arab Saudi, dikutip Rabu (3/7/2025).
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf menyebut Prabowo memang sudah merencanakan pembentukan Kampung Haji. Ia bahkan mengungkap bahwa pemerintah akan segera menggarap tim tersebut dalam waktu dekat.
“Terkait rencana pembangunan Kampung Haji. Beliau menyampaikan bahwa akan dibentuk tim untuk mengkaji kemungkinan-kemungkinan kerja sama antara pemerintah Saudi dan pemerintah Indonesia,” ujar Irfan kepada wartawan.
Adapun Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkap pembentukan tim kajian bersama menjadi langkah awal untuk merumuskan model kerja sama teknis dan aspek regulasi yang diperlukan. Langkah ini sesuai dengan Arahan Prabowo dan bekerja sama dengan BPH.
“Sesuai dengan Arah Presiden, kami sudah bekerja sama dengan BPH (Badan Pengelola Haji) untuk segera menyusun rancangan undang-undang yang akan mengatur hal tersebut,” jelasnya.