Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira, menilai pengibaran bendera bajak laut dari serial One Piece menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia seharusnya tidak serta-merta dianggap sebagai tindakan makar.
Menurutnya, tindakan tersebut lebih merupakan bentuk ekspresi masyarakat terhadap kondisi sosial-politik saat ini.
“Terlalu berlebih-lebihan kalau menganggap bendera One Piece sebagai tindakan makar,” ujar Andreas dalam keterangannya di Jakarta, Senin (4/8/2025).
Diketahui, fenomena pengibaran bendera bergambar tengkorak dengan topi jerami khas karakter Monkey D. Luffy dari manga dan anime One Piece belakangan marak dilakukan, terutama oleh sopir truk dan komunitas penggemar. Mereka mengibarkannya di sejumlah titik sebagai bagian dari ekspresi menjelang peringatan HUT ke-80 RI.
Andreas menilai, alih-alih ditanggapi secara represif, pemerintah semestinya melihat fenomena ini sebagai bentuk kritik simbolik dari masyarakat.
“Ini lebih pada bentuk ekspresi sebagian publik yang mengenal komik One Piece untuk menunjukkan adanya hal yang kurang beres dalam sistem kekuasaan,” jelas dia.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu pun mengingatkan bahwa respons pemerintah yang terlalu keras justru bisa memicu sentimen negatif.
“Pemerintah yang bijak tentu akan melihat ini sebagai wahana introspeksi,” tutur dia.
Di sisi lain, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menilai pengibaran bendera bajak laut tersebut bisa mengarah pada tindakan subversif yang berbahaya.
“Oleh karena itu, bagian daripada makar mungkin malah itu. Nah, ini enggak boleh. Ini harus ditindak tegas,” kata Firman.
Firman menilai, pengibaran simbol Jolly Roger bendera bajak laut yang digunakan oleh kelompok Topi Jerami dalam kisah One Piece merupakan bentuk kemerosotan pemahaman terhadap ideologi negara sekaligus provokasi menjelang peringatan kemerdekaan. Dalam jagat fiksi One Piece, Jolly Roger memang merupakan simbol perlawanan terhadap kekuasaan absolut dan penindasan.
“Namun di Indonesia, bendera ini menjadi ikon yang diasosiasikan sebagian masyarakat dengan kritik terhadap kondisi pemerintahan,” ujar Firman.