Pekan Depan Kemenbud Gelar Uji Publik Penulisan Ulang Sejarah

Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon. (Foto: Inilah.com/Reyhaanah).

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan akan menggelar uji publik penulisan ulang sejarah pekan depan. Ia mengatakan, target rampung di Agustus mendatang merupakan batas waktu untuk internalnya saja.

“Ya itu namanya kan target. Jadi kita harapkan ini bagian dari deadline untuk internal lah. Nanti kan kita lihat sampai sejauh mana kesiapannya dari tim sejarawan yang menulis dan juga ada proses editing, kan saya kira sebentar lagi mungkin mulai minggu besok ini ada uji publik,” kata Fadli kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).

Ia mengaku belum mengetahui persis di mana saja uji publik itu diselenggarakan. Namun, Fadli memastikan akan digelar di tempat yang mewakili bagian Indonesia Timur, Barat maupun Tengah.

“Enggak ada yang kita rahasiakan, kita bisa perdebatkan,” ujarnya.

“(Kalau kemungkinan mundur) ya itu kan saya ancer-ancer aja 17 Agustus. Kira-kira ini kan hari kemerdekaan, jadi ada ulang tahun kemerdekaan, pokoknya kita harapkan ini dalam rangka 80 tahun Indonesia merdeka,” sambung Fadli.

Di satu sisi, Perwakilan dari Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Sejarah (FKMPS) Profesor Yuddy Chrisnandi mendukung rencana pemerintah melakukan penulisan ulang sejarah. Namun, ia meminta agar pembahasan itu melibatkan banyak elemen masyarakat.

“Kita juga meminta di dalam penulisannya melibatkan berbagai macam pihak. Karena penulisan ini adalah penulisan resmi, ofisial yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga seluruh stakeholder, tidak bisa eksklusif. Harus betul-betul inklusif melibatkan banyak pihak,” kata Yuddy dalam konferensi pers di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (8/7/2025).

Yuddy menegaskan, penulisan ulang sejarah harus ditulis secara benar, autentik dan berintegritas secara objektif, agar kebenarannya bisa diterima oleh masyarakat.

“Tidak boleh kontroversi. Karena itu Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Sejarah memandang kalau harus ada deadline bulan Agustus ini terburu-buru. Sehingga kami meminta pemerintah tidak menetapkan batas waktu sebagaimana yang disampaikannya itu,” tuturnya.

Topik