Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyadari kondisi industri perhotelan (akomodasi) pasca-pemerintahan menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, begitu terpuruk.
Pernyataan ini disampaikan Dede untuk merespons kebijakan pemerintah pusat yang membolehkan pemerintah daerah (pemda) melakukan kegiatan rapat di hotel.
“Jadi semenjak efisiensi dilaksanakan dalam tahun 2025 ini memang yang sangat terpukul itu industri perhotelan. Konteks bahwa pertemuan-pertemuan dilakukan di hotel itu ada dua faktor yang harus kita pikirkan,” ujar Dede kepada wartawan, Selasa (10/6/2025).
Dengan begitu, kehadiran APBN dan APBD memang harus membantu untuk menggerakkan roda perekonomian di masyarakat.
“Yang pertama adalah membangun industri perhotelan agar bangkit, saat ini mereka sangat terpuruk sekali karena hidupnya hanya pada weekend saja,” tuturnya.
Lebih lanjut, Dede menegaskan kegiatan tersebut tidak bisa dipandang pemerintah selalu melakukan kegiatan rapat di hotel. Ia menjelaskan agenda rapat di hotel dan restoran hanya dilakukan jika ada pertemuan antar lembaga atau institusi saja.
“Jadi kalau sekedar rapat umum, rapat harian, kedinasan ya cukup di kantor saja. Jadi dalam konteks ini, kalimat relaksasi itu sebetulnya bisa dipikirkan oleh pemerintah. Di satu sisi kita membantu melalui APBN dan APBD untuk menghidupkan industri perhotelan, di sisi lain transparansinya juga harus ada dan efisiensinya harus terjadi,” paparnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavia sebelumnya sudah mengizinkan pemerintah daerah (Pemda) menggelar kegiatan di hotel dan restoran. Kebijakan efisiensi anggaran tidak berarti melarang rapat maupun pertemuan yang dianggap penting digelar di hotel atau restoran.
“Kita harus memikirkan juga hotel-hotel restoran, mereka juga punya karyawan, mereka juga punya apa supply chain (rantai pasokan) makanan segala macam (yang) kita makan sekarang ini,” ujar Tito, dalam keterangannya, Rabu (4/6/2025).
Tito mengaku mendapat arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto agar perhotelan maupun restoran tetap dihidupkan di tengah efisiensi. Lebih lanjut, ia mengatakan mengurangi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di hotel maupun restoran memang boleh dilakukan di tengah efisiensi. Namun, Pemda juga harus memikirkan keberlanjutan dari usaha sektor tersebut.