Pemerintah Kaji Kebijakan Baru Selesaikan Kasus Beras Oplos

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (11/7/2025). (Foto: Setpres)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan mengatakan pemerintah tengah mengkaji kebijakan baru untuk menyelesaikan kasus beras oplos. Tujuannya guna mengendalikan harga dan pemerataan kualitas pangan.

“Sedang kita rumuskan semua (kebijakan baru) sebenarnya,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip Sabtu (26/7/2025).

Prasetyo mengatakan pemerintah juga mengandalkan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk menjaga stabilitas harga gabah. Langkah ini disebut berhasil menjaga harga tetap menguntungkan petani.

“Contoh misalnya mengenai HPP, HPP Gabah juga sudah ditetapkan dan alhamdulillah sekarang di masyarakat Harga Gabah kering kita itu stabil,” ucapnya.

Selain HPP, telah ditetapkan juga Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk berbagai jenis beras agar tidak terjadi lonjakan harga. Namun, kenyataannya masih ada pelanggaran aturan di lapangan dengan mencampur beras dari jenis berbeda dan mengganti kemasan agar terlihat premium sehingga merugikan masyarakat dan menciptakan ketimpangan harga.

“Yang kemarin terjadi itukan adalah ada beberapa perusahaan-perusahaan yang dengan sengaja tidak mengikuti aturan ini. Jadi harga sudah ditetapkan untuk jenis beras tertentu, tapi kemudian disitu dicampur, dioplos, diganti bungkusnya atau kemasannya dan dijual dengan harga yang tidak seharusnya, sesuai dengan jenis berasnya,” jelasnya.

Pemerintah kini mempertimbangkan kebijakan baru yang lebih tegas dalam pengelolaan beras. Salah satunya adalah wacana agar hanya Bulog yang diizinkan menggiling padi.

“Beberapa kebijakan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian kan juga sudah berjalan ya,” ungkapnya.

Dengan semua langkah itu, pemerintah berharap distribusi beras lebih tertib dan harga di pasar lebih terkendali. Prasetyo menambahkan, harga gabah saat ini sudah sesuai dengan HPP dan stabil di lapangan.

“Dan hampir tidak ada yang berada harga beli itu berada di bawah HPP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah,” tutup Prasetyo.

Topik