Pengadilan Israel akhirnya menunda kesaksian Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu dalam persidangan korupsinya. Presiden AS Donald Trump sudah beberapa kali mendesak agar kasus yang menimpa sahabatnya itu dibatalkan. Semula Netanyahu dijadwalkan akan memberikan kesaksian pada Senin (30/6/2025) ini.
“Menyusul penjelasan yang diberikan… kami menerima sebagian permintaan tersebut dan membatalkan pada tahap ini sidang Tuan Netanyahu yang dijadwalkan untuk pekan ini,” kata Pengadilan Distrik Yerusalem dalam putusannya, yang dipublikasikan secara daring oleh Partai Likud milik Netanyahu.
Pengacara Netanyahu telah meminta pengadilan menunda memberikan kesaksian selama dua minggu ke depan sehingga ia dapat fokus pada masalah keamanan menyusul gencatan senjata dengan Iran dan di tengah pertempuran yang sedang berlangsung di Gaza.
Mereka telah menyerahkan jadwal Netanyahu ke pengadilan untuk menunjukkan kebutuhan nasional bagi perdana menteri untuk mencurahkan seluruh waktu dan energinya pada masalah politik, nasional, dan keamanan.
Pengadilan awalnya menolak permintaan pengacara tersebut tetapi mengatakan sehari sebelum persidangan bahwa pihaknya telah mengubah keputusannya setelah mendengar argumen dari perdana menteri, kepala intelijen militer dan kepala badan mata-mata Mossad.
Dukungan Trump
Donald Trump sebelumnya mengatakan dalam sebuah postingan di platform Truth Social miliknya bahwa Amerika Serikat “tidak akan menoleransi” penuntutan yang berkelanjutan terhadap kasus dugaan korupsi Netanyahu. Pernyataan Trump ini yang mendorong Netanyahu mengucapkan terima kasih kepadanya dalam sebuah pesan di X.
Awal minggu ini, Presiden AS menggambarkan kasus terhadap perdana menteri Israel sebagai “perburuan penyihir”, dan mengatakan persidangan “harus dibatalkan, segera, atau pengampunan diberikan kepada Pahlawan Besar”.
Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid bereaksi dengan mengatakan bahwa Trump tidak boleh ikut campur dalam persidangan di negara independen. Netanyahu telah membantah melakukan kesalahan apa pun dalam kasus korupsi tersebut. Para pendukungnya menggambarkan persidangan yang berlangsung lama itu bermotif politik.
Dalam salah satu kasus, dia dan istrinya, Sara, dituduh menerima barang-barang mewah senilai lebih dari $260.000 seperti cerutu, perhiasan, dan sampanye dari miliarder dengan imbalan bantuan politik.
Dalam dua kasus lainnya, Netanyahu dituduh berupaya menegosiasikan liputan yang lebih menguntungkan dari dua media Israel. Perdana menteri telah meminta beberapa kali penundaan persidangan sejak dimulai pada Mei 2020.
Selama masa jabatannya saat ini, yang dimulai akhir 2022, pemerintah Netanyahu telah mengusulkan reformasi peradilan yang luas. Para kritikus menilai usulan ini dirancang untuk melemahkan pengadilan dan memicu protes besar-besaran yang kemudian terhenti karena perang Gaza.
Dalam wawancara dengan Channel 12 Israel yang ditayangkan pada hari Sabtu, mantan perdana menteri garis keras Naftali Bennett menuduh Netanyahu memperdalam perpecahan di masyarakat Israel, dan mengatakan bahwa ia “harus pergi”. Netanyahu “telah berkuasa selama 20 tahun… itu terlalu lama, itu tidak sehat,” kata Bennett.
Mantan perdana menteri sayap kanan garis keras itu berhasil membentuk koalisi pada 2021 yang menggulingkan Netanyahu dari jabatan perdana menteri setelah 12 tahun berturut-turut, tetapi koalisi itu runtuh sebelum akhir tahun berikutnya. Bennett dikabarkan berencana untuk kembali berkuasa, dengan jajak pendapat publik menunjukkan ia mungkin memiliki cukup dukungan untuk menggulingkan Netanyahu lagi.