Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menegaskan eks Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie harus mampu membuktikan tudingannya kepada sejumlah pejabat negara terkait kasus judi online.
Diketahui, Budi sempat menyebut partai besutan Megawati Soekarnoputri yakni PDIP dan Menkopolkam Budi Gunawan (BG) terlibat judi online.
“Budi Arie ketika menyebut PDIP dan BG harusnya juga mampu membuktikan, khawatir nanti akan menjadi fitnah,” ujar Herry kepada Inilah.com, Kamis (29/5/2025).
Ia menerangkan, setiap perkara hukum harus diuji di pengadilan agar mendapatkan kepastian hukum. Meski begitu, Herry juga mengimbau pejabat publik untuk memperhatikan komunikasinya.
“Namun saat ini idealnya semua harus menahan diri dan lebih bijak dalam bertutur kata. Evidence harus kuat dari kata-kata dan ucapan. Dan semuanya harus menghormati proses hukum,” jelasnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun meminta eks Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie bersikap jantan menyelesaikan keterlibatan di kasus judi online. Komarudin meminta Budi mengurus urusannya sendiri ketimbang menuding PDIP.
“Ya selesaikan urusan dulu dia sendiri, daripada tuduh-tuduh PDIP kan. Karena itu masalahnya itu ada di kejaksaan kan yang menyampaikan itu. Proses resmi di kejaksaan yang menyebut nama dia,” kata Komarudin kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/5/2025).
Lebih lanjut, Ia menyebut Budi Arie harus bertanggung jawab terhadap proses hukum yang berlaku.
“Jadi tidak usah lempar tanggung jawab ke siapa-siapa. Dia jantan, harus dia bertanggung jawab atas proses itu, jadi jangan cari-cari kambing hitam,” ujarnya.
Selain itu, Komarudin menilai tuduhan Budi Arie terhadap PDIP tidak berdasar. Seharusnya justru Budi bertanggung jawab atas perilakunya sendiri.
“Kalau urusan ke PDIP ya itu saya kira dia tidak bertanggung jawab kalau menuduh PDIP, apa kepentingan PDIP mengurus yang begitu, itu seperti kata Deddy Sitorus, justru Budi Arie harus orang pertanyakan kok punya duit ratusan miliar di LHKPN itu, itu yang begitu-begitu harus diklarifikasi, nggak usah urus cari cari kambing hitam,” jelas Komarudin.