Pengamat Politik Citra Institute Efriza menilai usulan Kota Solo atau Surakarta akan dijadikan daerah istimewa, atau menjadi provinsi tersendiri memiliki tarikan yang kuat ke arah kepentingan politik. Meski ia menyebut memang ada nilai sejarah dari kota ini.
“Keinginan ini jika saat ini diwujudkan, kemungkinannya kecil, karena tarikan kepentingan politik amat tinggi. Ini semua akhirnya kepada kepentingan dan kewenangan di DPR dan Pemerintah, rasanya untuk menjadikan Solo sebagai provinsi kecil peluangnya, PDIP melalui legislatornya telah mengkhawatirkan akan ada kecemburuan di daerah, dan usulan ini ditolaknya,” tutur Efriza kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Tak hanya itu, ia juga menyoroti permasalahan moratorium pemekaran daerah yang harus dibatalkan dulu sehingga rencana pemekaran daerah bisa dilakukan.
Selain itu, Efriza menekankan kajian terkait Kota Solo yang ingin dijadikan daerah istimewa harus detail, misalnya saja Yogjakarta yang menjadi daerah istimewa karena kesultanan, DKI Jakarta karena ibukota, sedangkan Solo masih harus dibangunkembangkan dasar penerimaannya sebagai Provinsi dan Daerah Istimewa pula.
“Bali saja yang sudah provinsi meminta Istimewa sangat susah, bahkan di tolak. Rasanya, jika Solo naik ke provinsi butuh kajian matang, apalagi langsung disematkan daerah Istimewa,” ungkapnya.
Belum lagi, kata dia, Kota Solo ini memang mau dijadikan daerah istimewa atau menjadi sebuah provinsi nantinya.
“Andai Solo menjadi istimewa dari kota tidak bisa, karena istimewa itu adanya di tingkat Provinsi. Jadi kajiannya belum tampak jelas, dan arah yang ingin ditujunya terlalu jauh sehingga dirasakan akan ditolak oleh DPR dan Pemerintah. Malah menyembul ini hanya ada kepentingan tersembunyi, keinginan Jokowi dan keluarganya, hal ini akan menguat,” tegas Efriza.
Oleh karena itu, wajar saja bila kini publik ragu dengan adanya usulan ini. Sebab kata dia, diyakini wacana ini menyembul ke permukaan berhubungan dengan Solo sebagai basis kekuatan politik Jokowi dan keluarganya.
“Sehingga karena Jokowi dan keluarganya tidak bisa menguasai Provinsi Jawa Tengah, maka Solo yang menjadi legacy Jokowi, Gibran, dan/atau keluarga Jokowi menjadikan Solo Provinsi tersendiri dianggap masuk akal,” tuturnya.
“Sehingga demikian, Solo dapat dijadikan daerah pemilihan yang merupakan basis kekuatan Jokowi, dengan daerah yang lebih besar yakni Daerah Provinsi dengan keistimewaannya, gengsinya akan setara dengan misalnya Aceh, atau DKI Jakarta, sedangkan Jawa Tengah masih menjadi basis PDIP,” tandasnya