Pengamat Ragu Usulan Cak Imin soal Pilkada Lewat DPRD bakal Terealisasi

Warga memasukkan surat suara ke dalam kotak suara usai menggunakan hak pilihnya saat Pemungatan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di TPS 01 Desa Kwangsan, Jumapolo, Karanganyar, Jawa Tengah, 30 November 2024. (Foto: Antara/Mohammad Ayudha)

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai, Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin cuma ingin curi start dan cari muka soal usulan kepala daerah dipilih pemerintah pusat atau DPRD.

“(Mengenai usulan) kepala daerah dipilih oleh DPRD masih bisa didiskusikan, dan diperdebatkan terkait maslahat dan mudaratnya. Yang pasti harus dipertahankan adalah prinsip-prinsip dan hak demokrasi tidak boleh diserabut dari rakyat,” ujar Iwan kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Minggu (27/7/2025).

Meski begitu, ia ragu bila kepala daerah dapat ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat dalam hal ini presiden.

“Salah satu amanat reformasi adalah dilakukannya desentralisasi. Jika kepala daerah dipilih oleh pusat, maka tidak ada bedanya kita kembali ke era orde baru,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut bahwa PKB mengusulkan berbagai penyempurnaan tata kelola politik nasional agar dibentuk satu perundangan-undangan dari sistem politik nasional yang lebih kondusif untuk percepatan pembangunan nasional.

Salah satunya, Cak Imin mengaku telah menyampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait usulan evaluasi total untuk sistem pemilihan kepala daerah.

“Karena beberapa bupati kita tanya juga ternyata konsolidasinya cukup lamban akibat proses politik yang terlalu panjang,” kata Cak Imin dalam sambutannya saat Harlah ke-27 PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (23/7/2025).

Menurutnya, ada beberapa usulan yang bisa digunakan, di antaranya kepala daerah ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat atau dipilih oleh DPRD. Ia mengakui bahwa usulan tersebut cukup menantang karena banyak yang menolak.

“Tapi PKB bertekad tujuannya satu efektivitas dan percepatan pembangunan tanpa berliku-liku dalam satu tahapan-tahapan demokrasi,” ucap Cak Imin.

Terlebih, ia menyebut saat ini banyak isu yang belum diputuskan di DPR. Salah satunya tentang Pemisahan Pilkada dan Pemilihan Umum. Menurutnya, dari keputusan itu yang disetujui oleh DPR hanya penundaan pemilihan DPRD.

“Kita berharap di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto akan terjadi konsolidasi demokrasi yang efektif. Bagi terwujudnya tujuan demokrasi yaitu keadilan dan kemakmuran,” katanya.

Topik