Pengumuman Angka Kemiskinan BPS Tertunda 10 Hari, DPR Ingatkan Jangan Ada Data Pesanan

Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Kamis (2/5/2024). (Foto: Antara).

Badan Pusat Statistik (BPS) yang seharusnya merilis data kemiskinan dan pengangguran pada 15 Juli 2025, harus ditunda 10 hari. Tampaknya, BPS perlu memastikan akurasi data.

Jangan sampai menyuguhkan data kemiskinan dan pengangguran tidak sesuai fakta. Angkanya dibuat rendah agar pemerintah semringah.

“Kita lihat hari Jumat, kami akan rilis data kemiskinan dan pengangguran,” ujar Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa malam (22/7/2025).

Amalia menyampaikan informasi itu, saat dimintai tanggapan terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kemiskinan dan pengangguran menurun.

Dia menjelaskan, penundaan rilis data kemiskinan dan pengangguran dilakukan BPS demi mendapatkan data atau informasi yang akurat. Naga-naganya, data baru akan diumumkan pada Jumat pekan ini. “Kami rilis Jumat setelah kami pastikan data yang kami hitung akurat,” tegasnya.

Amalia mengatakan, data kemiskinan yang dirilis World Bank atau Bank Dunia pada Juni 2025, ikut menunda pengumuman data kemiskinan. Di mana, BPS perlu memastikan agar kualitas dari data yang disajikan meningkat.

Mengingatkan saja, data Bak Dunia bertajuk June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform (PIP), bikin heboh se-Indonesia. Pasalnya, Bank Dunia mencatat 60,3 persen penduduk Indonesia pada 2024 masuk kelompok miskin. Jumlahnya setara 171,91 juta jiwa. Dengan standar pendapatan negara menengah ke atas sebesar US$6,85.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyebut penurunan jumlah kemiskinan absolut dan pengangguran di Indonesia. Sayangnya, tak disampaikan berapa penurunan atau jumlahnya secara rinci. Yang jelas data tersebut berasal dari BPS.

“Kepala BPS lapor ke saya, angka pengangguran menurun, kemiskinan absolut menurun. Ini BPS yang bicara,” kata Prabowo di Solo, Minggu (20/7/2025).

Terkait penundaan ini, Wakil Ketua Komisi X DPR, Maria Yohana Esti Wijayati mewanti-wanti BPS agar jangan terulang. Karena, penyampaian rilis data tepat waktu merupakan hal penting, apalagi data BPS selalu menjadi rujukan.

“Data BPS juga menjadi acuan untuk pemerintah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” kata Esti saat rapat dengan BPS, Jakarta, 
Kamis (18/7/2025).

Esti pun mengingatkan BPS untuk bisa bersikap independen, dalam arti bisa memberikan data atau informasi yang sesuai fakta serta bisa dipertanggung jawabkan. Jangan menyajikan data pesanan atau permintaan dari segelintir pihak untuk tujuan tertentu. “Kami meminta supaya BPS dapat menyampaikan data-data secara terbuka,” kata Esti.

Topik