Mantan Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Lukman Edy menyarankan permasalahan penyelenggaraan haji 2024 dapat dibicarakan secara internal, tak perlu adanya Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR.
Menurut Lukman, kritikan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tentang penyelenggaran haji dimulai ketika Cak Imin berada di Makkah saat pelaksanaan ibadah haji lalu. Padahal, Lukman menambahkan, Cak Imin sudah menjabat sebagai koordinator pengawas haji selama empat tahun.
“Jadi alangkah baiknya kalau ada masalah-masalah menyangkut kemajuan pelayanan haji itu bisa dibicarakan secara internal, yang itu dilakukan selama empat tahun,” ucap Lukman dikutip di Jakarta, Kamis (7/8/2024).
Lebih lanjut, Lukman menyebut Cak Imin bisa melakukan evaluasi dan kritikan tajam dengan rapat antarfraksi di DPR. Ia meyakini, saran itu nantinya akan diakomodasi oleh Kementerian Agama.
“Saya yakin kalau itu adalah sebuah usulan dan kritikan yang konstruktif oleh Fraksi PKB pasti Pak Menteri Agama (Yaqut Cholil) atau Gus Men mengakomodasi pendapat-pendapat itu untuk dilakukan perubahan-perubahan,” tuturnya.
“Tapi kemudian tiba-tiba tahun ini di Makkah, di Tanah Suci sudah ngomong-ngomong bikin pansus dan faktanya begitu pulang dari haji melakukan tugas sebagai pengawas haji, menggerakkan anak buahnya dari Fraksi PKB untuk berinisiasi membuat pansus ini,” ujar Lukman menambahkan.
Sebagai informasi, hubungan PKB dan PBNU belakangan ini tengah memanas. Hal ini muncul lantaran adanya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR yang dibuat oleh beberapa fraksi di DPR RI termasuk PKB.
Merespon itu, PBNU justru langsung membuat pansus PKB. Sebab, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menilai ada dendam pribadi dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Gus Yahya menuding pansus tersebut dibentuk untuk mengincar kesalahan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang merupakan adiknya sendiri.