Berpacu dengan waktu, Presiden Prabowo Subianto meresmikan program Sekolah Rakyat pada 14 Juli ini. Tahap awal, 100 titik disasar dengan 9.700 siswa dari keluarga miskin ekstrem.
Akankah program yang terkesan proyek Roro Jongrang ini, menghasilkan sesuatu yang besar? Dikebut dalam waktu cepat, asal jadi, sehingga hasil akhirnya tak sesuai keinginan hati. Malah jadi ajang korupsi.
Matahari begitu teriknya bersinar pada Kamis itu (14/7/2025) di Sentra Handayani, Jakarta Timur (Jaktim). Hari kedua simulasi Sekolah Rakyat yang diikuti 75 siswa jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Rencananya, Sekolah Rakyat ini resmi beroperasi pada 14 Juli 2025. Di sekolah yang menampung 35 siswa laki-laki dan 40 perempuan itu, tak hanya diajarkan pelajaran sekolah. Namun, mereka juga dilatih hidup mandiri. Disediakan asrama khusus yang layak dan nyaman.
Ketika Inilah.com menjejakkan kaki ke sekolah itu, kesimpulannya: menakjubkan. Bangunannya sederhana namun bersih dan rapi. Mungkin karena kawasan ini, sudah tertata sejak awal.
Maklumlah, Sentra Handayani yang berada di kawasan Bambu Apus, Jaktim ini, adalah sebuah Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos).
Balai ini, menampung kelompok rentan, mulai dari anak-anak telantar, korban kekerasan, eks napiter, hingga bayi dengan masalah kesehatan. Luas lahannya sekitar 1,5 hektare. Cukuplah dibangun sekolah rakyat.
Salah satu fasilitas yang cukup menyita perhatian, adalah musala yang berkonsep terbuka. Tak seperti musala yang kebanyakan.
Untuk salat, tersedia sajadah sederhana sebagai alasnya. Karena terbuka, Udara sejuk membuat kantuk. Mata sempat beberapa detik terpejam.
Sedangkan tempat wudu, terlihat belum sempurna betul. Sedang dalam perbaikan. Beberapa keramik terangkat, membuat celah yang berbahaya jika terinjak. Untung saja ada papan peringatan yang cukup mencolok.
Masuk ke area asrama, banyak kamar yang tersedia. Masing-masing kamar memiliki dua ranjang bertingkat yang letaknya berdampingan. Masing-masing kamar bisa menampung maksimal 4 orang.
Agar tak pengap, jendela sengaja dibuat cukup lebar. Kalau ingin udara lebih sejuk lagi, hidupkan saja kipas angin yang tersedia. Selain ranjang tidur, tiap kamar dilengkapi juga dengan rak buku besar dan lemari pakaian untuk empat orang.
Kamar mandi dan toilet berada di area terpisah, masing-masing memiliki bilik tersendiri. Toilet disediakan dalam jumlah yang cukup, desainnya sengaja dibuat unik.
Salah satu toilet, letaknya di bawah tangga menuju aula dan laboratorium, tampilannya cukup menarik perhatian. Karena bermotif motif papan catur berkelir hitam-putih.
Ruangan tolet menjadi cukup luas, karena hanya sebuah kloset duduk, tanpa fasilitas urinoir atau wastafel tambahan lainnya.
Dengan berbagai fasilitas ini, pelajar yang menjadi siswa Sekolah Rakyat ini, harus bisa hidup mandiri. Jauh dari orang tua, membuat siswa menjadi semakin disiplin dan mandiri.
Bagaimana dengan ruang kelasnya? Lumayan modern dengan rancangan fungsional.
Meja dan kursi untuk siswa dan guru, nyaman. Namun, jangan berharap ada AC di tiap ruangan. Karena biaya listriknya bisa bengkak, serta kurang pas untuk menumbuhkan jiwa-jiwa mandiri. Dua kipas angin berukuran besar yang terpasang di langit-langit ruangan, rasanya sudah cukup.
Untuk menunjang proses belajar, tersedia papan tulis konvensional serta papan digital interaktif sebagai alat bantu guru.
Amanat Konstitusi
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah rakyat miskin ekstrem di Indonesia, mencapai 6 juta per Maret 2024. Seiring maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), angka ini berpeluang naik signifikan.
Ketika kemiskinan dialami sebuah keluarga, maka dampaknya ke mana-mana. Salah satunya, pendidikan anak terbengkalai. Banyak anak dari keluarga miskin terpaksa tidak bisa menuntut ilmu.
Kalaupun sekolah, levelnya rendahan. Atau berhenti di tengah jalan karena orang tuanya tak kuat lagi untuk mengeluarkan biaya.
Padahal, konstitusi menjamin seluruh rakyat Indonesia harus cerdas. Pemikiran itu selalu menggelayuti otak Presiden Prabowo Subianto. Sehingga tercetuslah ide program Sekolah Rakyat.
Hanya saja, perlu anggaran jumbo untuk mewujudkan program mulia itu. Khususnya untuk pengadaan lahan, pembanunan gedung sekolah dan asrama. Belum lagi anggaran untuk operasional sekolah serta perawatan fasilitas.
Tahun ini, Prabowo ingin ada Sekolah Rakyat lenkap dengan asramanya di 100 titik, menampung 9.700 siswa. Jika tak ada aral, Prabowo akan meresmikannya pada 14 Juli ini.
Selain perlu anggaran besar, program ini perlu lahan yang cukup luas. Karena tiap sekolah rakyat serta asramanya, memerlukan lahan seluas 5 hektare (ha).
Tapi jangan khawatir, Presiden Prabowo memerintahkan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengalokasikan anggaran untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, termasuk program Sekolah Rakyat, melalui Instruksi Presiden (Inpres) No 8/2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Dalam diktum kedua inpres tersebut, presiden mengatur tiga strategi kebijakan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem. Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat. Ketiga, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
Untuk menjalanan ketiga strategi kebijakan itu, Prabowo menunjuk 45 pimpinan kementerian/lembaga (K/L), serta kepala daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
Khusus Sri Mulyani, Prabowo memberi tugas terkait penyediaan dana seperti yang diatur dalam diktum keempat poin 25 Inpres 8/2025 yang diteken Prabowo pada 27 Maret 2025.
Salah satu isinya, Sri Mulyani menyiapkan alokasi anggaran dan sinergi pendanaan dalam optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk program sekolah rakyat, sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perlu Sinergi Bukan Arogansi
Untuk mewujudkan program Sekolah rakyat, Sri Mulyani optimistis bisa. Namun, perlu sinergi yang kuat dari lintas kementerian dan lembaga (K/L). Jangan ada ego sektoral dari masing-masing pihak yang berdampak buruk terhadap proyek mulia yang dicanangkan presiden.
“Di bawah koordinasi Kemenko Pemberdayaan Masyarakat (Muhaimin Iskandar), Kemenkeu siap bekerja sama untuk memastikan program ini berjalan optimal, efektif, tepat sasaran, serta benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” kata Sri Mulyani.
Dia bilang, program Sekolah Rakyat lahir dari gagasan Presiden Prabowo untuk menghadirkan pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini menjadi bagian dari upaya menyelesaikan persoalan kemiskinan antargenerasi.
Tahun in, Kemenkeu mengalokasikan anggaran Rp1,2 triliun yang bersumber dari APBN, guna mendukung operasional sekolah rakyat.
Pemerintah terus menyiapkan penyelenggaraan sekolah rakyat yang dimulai pada tahun ajaran 2025-2026.
Pembelajaran di 63 sekolah rakyat akan dimulai pada Juli 2025, sedangkan pembelajaran di 37 sekolah sisanya, dimulai pada September 2025.
Untuk pembangunan 100 sekolah rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang bertanggung jawab. Untuk 1 unit sekolah rakyat dianggarkan Rp200 miliar dengan luas lahan 5 hektare (ha). Sehingga total anggarannya mencapai Rp20 triliun.
Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Essy Asiah menjelaskan, kebutuhan anggaran Rp20 triliun itu, dialokasikan dua tahap. Pertama, senilai Rp10 triliun digelontorkan di tahun anggaran 2025. Sisanya pada tahun berikutnya.
Angka ini, masih bisa bertambah, bergantung permintaan pembangunan sekolah di masa mendatang. Sekolah Rakyat merupakan program baru yang belum tercantum dalam pagu efektif Kementerian PUPR untuk tahun 2025.
Essy menjelaskan, kebutuhan lahan 5 hektare untuk satu Sekolah Rakyat, seringkali mengadapi ndala. Karena kepemilikan lahan seluas itu, tidak di satu tangan.
“Karena tanahnya harus punya (kepemilikan) Pemda dulu. Ada yang setengah-setengah, karena luasnya besar (kebutuhan lahan), kadang satu area itu nggak semua cuma (milik) Pemda,” ujarnya.
Pemerataan Sekolah Rakyat
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB), Arzeti Bilbina mengingatkan soal pemerataa program Sekolah Rakyat. Agar seluruh anak dari keluarga miskin ekstrem di Indonesia, bisa menikmati sekolah berasrama gratis.
“Kami mendorong pemerintah agar Sekolah Rakyat dijalankan dengan serius dan merata agar tak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan hak atas pendidikan,” kata Arzeti.
Dia bilang, Sekolah Rakyat merupakan salah satu terobosan dari Presiden Prabowo yang layak diapresiasi. Karena, memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
“Pendidikan adalah jalan utama mengentaskan kemiskinan dan Sekolah Rakyat adalah jembatannya,” ujarnya.
Berdasarkan data Kemenko Pemberdayaan Masyarakat (PM), terdapat 422.616 anak dari keluarga miskin ekstrem di desil 1 yang tidak bersekolah, atau putus sekolah.
Angka itu merupakan bagian dari 5,36 juta anak usia sekolah dari kelompok termiskin di Indonesia, yang seharusnya mendapatkan pendidikan layak. “Ini bukan sekadar angka. Di balik itu ada masa depan anak-anak bangsa yang terancam,” kata dia.
Arzeti juga menekankan pentingnya pengawasan berkala dari kementerian terkait, khususnya Kementerian Sosial (Kemensos), agar program Sekolah Rakyat berjalan sesuai visi dan misi Presiden Prabowo.
Sedangkan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul, menyatakan, sebanyak 63 titik rintisan Sekolah Rakyat akan mulai berjalan pada pertengahan bulan Juli.
Sebanyak 34 titik lokasi Sekolah Rakyat berada di Pulau Jawa, 13 titik di Sumatra, 8 titik di Sulawesi, 2 titik di Kalimantan, 3 titik di Nusa Tenggara, 2 titik di Maluku, dan 1 titik di Papua.
Adapun 37 titik berikutnya direncanakan mulai beroperasi pada akhir Juli 2025. “Jadi insyaallah awal Agustus target 100 Sekolah Rakyat sudah berjalan penuh,” ujarnya usai mengikuti Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang dipimpin Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM), Muhaimin Iskandar di Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Gus Ipul menambahkan sudah ada 9.700 siswa yang siap mengikuti pembelajaran angkatan pertama. Sebelum masuk asrama dan memulai kegiatan belajar mengajar, mereka akan menjalani pemeriksaan kesehatan. (Harris Muda, Ipe).