Perwakilan ‘Garda, SPAI dan Korban Aplikator’ Buat Gaduh FGD Kemenhub saat Bahas Ojol

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) sejumlah komunitas driver transportasi online dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang berlangsung di Jakarta, Kamis (24/7/2025), sempat ricuh.(Foto: Dok-Pribadi)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI menggelar Forum Group Discussion (FGD) terkait ojek online (ojol) dengan mengundang beberapa komunitas dari ojol di Hotel Redtop, Pecenongan, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari instansi, lembaga, stakeholder dan komunitas ojol untuk mendiskusikan terkait permasalahan seputar ojol seperti kenaikan tarif, bagi hasil, status kemitraan, dan lain-lain.

Unit Respons Cepat (URC) ojol yang merupakan bagian tak terpisahkan dari lahirnya ojol Indonesia turut menghadiri acara itu dan memberikan tanggapan atas kegiatan FGD tersebut.

Humas URC, Erna menilai acara diskusi yang dilakukan Kemenhub berjalan tidak kondusif karena banyaknya interupsi yang terjadi.

“Apa lagi R4 dari mereka merasa tidak di undang untuk acara tersebut yang mana ternyata FGD itu merupakan agenda khusus untuk ojol bukan taksol ataupun kurir pengakuan dari Pak Yani (Kemenhub). Tuduhan Garda terkait berat sebelah tentu tidak tepat, karena moderator pun faktanya tidak adil tanpa memberikan kesempatan kami dari URC untuk memberikan tanggapan dalam forum itu, padahal kami sudah berulang kali angkat tangan,” ujar Erna yang hadir pada FGD Kemenhub seperti dikutip, Jumat (25/7/2025).

Selain itu, Ketua Umum Masyarakat Ojek Online Seluruh Indonesia (MOOSI), yang juga tergabung dalam URC, Danny Stephanus juga mengatakan bahwa kurang ketatnya pengawasan saat FGD berlangsung.

“Pihak penyelenggara dalam hal ini Kemenhub kurang tegas dalam mengawasi peserta FGD yang diundang sehingga banyaknya nama-nama yang tidak ada dalam undangan justru bisa masuk hanya untuk menikmati makanan dan membuat keonaran pada acara tersebut. Bahkan ada juga sebagian orang yang tidak boleh masuk karena namanya tidak ada justru dapat masuk karena mengaku pada petugas kalau dirinya bagian dari URC atau komunitas lainnya yang diundang hanya untuk dapat masuk pada acara itu,” kata Danny usai kegiatan.

Danny menambahkan, banyak juga drama yang dimainkan oleh pihak korban aplikator, Garda maupun SPAI. Anehnya, ada yang tidak memiliki akun ojol tapi memaksa untuk bisa berbicara sehingga membuat keributan terulang kembali.

“Dari awal sudah disepakati bahwa yang dapat berbicara adalah yang memiliki akun ojol. Lucunya, dari kubu korban aplikator (Garda, SPAI dkk) malah memaksa untuk berbicara padahal tidak memiliki akun, ditambah lagi dia menyerukan agar seluruh pihak termasuk Kemenhub yang tidak memiliki akun untuk keluar ruangan. Wong kalau bicara otaknya dipakai dulu, masa yang punya acara disuruh keluar,” tambahnya.

“Kalau ngakunya mewakili ojol seluruh Indonesia, masa tidak punya akun ojol. Lha terus tahu dari mana penderitaan para ojol di jalan, bagaimana faktanya di jalan,” kata Danny.

Dirinya menilai, pihak korban aplikator (Garda, SPAI dkk) mungkin ingin terlihat eksis dalam acara tersebut, tapi tidak berpikir bahwa URC juga ada dalam ruangan. Sepanjang acara, perwakilan URC justru terlihat lebih tenang dan tidak banyak terlibat dalam adu argumen yang tidak jelas.

“Teman-teman URC tidak terpancing selama kegiatan berlangsung. Justru konflik yang terjadi di dalam antara kubu FDTOI dan korban aplikator (Garda, SPAI dkk). Namun, di penghujung acara justru dari pihak korban aplikator membuat ulah pada seorang perwakilan dari URC yang akhirnya berbuntut panjang hingga di luar hotel,” jelasnya.

URC selama ini diketahui hanya bergerak dalam sosial dengan membantu teman-teman ojol yang mengalami musibah kecelakaan di jalan.

Mereka tidak pernah terlibat dalam aksi unjuk rasa apapun, apalagi sampai ikut dalam FGD. Namun, jika URC sudah terlibat dalam memperjuangkan nasib ojol, artinya kondisi sedang tidak baik-baik saja akibat ulah dari oknum-oknum yang telah mempolitisasi para ojol.

FGD Kemenhub kali ini merupakan agenda yang telah tertunda dari beberapa minggu lalu usai Kemenhub hadiri rapat dengan Komisi V DPR RI. Awalnya direncanakan pada 8 Juli 2025, kemudian diundur ke 15 Juli, kemudian merasa belum siap diundur ke 22 Juli tapi baru terlaksana pada 24 Juli 2025.

Seluruh peserta FGD berharap agar ke depannya pihak penyelenggara dapat lebih ketat dalam mempersiapkan aturan main, mulai dari undangan, materi, peserta hingga tujuan yang diharapkan membuahkan hasil nyata.
 

Topik