PGRI Minta Setarakan Skema Hak Guru PPPK dengan PNS

Ketua Departemen Bantuan Hukum dan Perlindungan Profesi PGRI Maharani Siti Shopia. (Foto: RRI)

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyampaikan usulan penguatan skema hak guru aparatur sipil negara (ASN) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) agar setara dengan guru ASN pegawai negeri  (PNS).

Ketua Departemen Bantuan Hukum dan Perlindungan Profesi PGRI Maharani Siti Shopia menyebutkan pihaknya masih menemukan adanya perlakuan diskriminatif, baik dalam status kepegawaian, hak pensiun, jaminan sosial hingga jenjang karir terhadap guru ASN PPPK meskipun memiliki beban kerja yang sama dengan guru ASN PNS.

“Beban kerja antara guru ASN PPPK dan PNS itu sama, tapi tadi perlakuannya yang berbeda. Kami melihat ada disparitas perlakuan hukum dan administratif terhadap status kepegawaian guru dan tenaga pendidik, khususnya honorer dan PPPK. Mereka mengalami situasi diskriminatif, terkait dengan hak pensiun, jenjang karir, jaminan sosial, dan perlindungan hukum,” kata Maharani di Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Lebih lanjut, ia menjelaskan, beberapa contoh perlakuan diskriminatif itu terlihat dari pemberian beasiswa pendidikan, kenaikan pangkat dan pemberian hak lainnya yang kerap kali hanya mensyaratkan status guru ASN PNS, tanpa mengikutsertakan ASN PPPK.

Kondisi tersebut, menurut dia, jelas tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-XXI/2023 yang menyatakan bahwa perlakuan terhadap ASN PPPK tidak boleh diskriminatif dan harus diberi jaminan perlindungan dan kepastian hukum.

Oleh karena itu, pihaknya memberikan rekomendasi perlunya penguatan skema ASN PPPK setara ASN PNS serta jaminan perlindungan hukum berupa undang-undang, yang di dalamnya memberikan kepastian hukum bagi seluruh guru, termasuk bagi ASN PPPK dan honorer.

Selanjutnya dia mengharapkan penguatan skema hak dan perlindungan hukum bagi guru ASN PPPK tersebut dapat diikutsertakan dalam Rancangan Undang-Undang Sisdiknas yang saat ini pembahasannya masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 melalui usulan Komisi X DPR.

Topik