Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Mohamad Toha mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto meneken Keputusan Presiden (Keppres) tentang Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Tapi dengan catatan, infrastruktur dan sarana-prasarana di IKN, benar-benar siap.
Ia menilai, pendekatan Presiden Prabowo sangat rasional dan mengedepankan kepentingan jangka panjang bangsa. Pemindahan ibu kota menurutnya, tidak boleh dilakukan serampangan, tergesa-tergesa, dan harus dihitung secara matang.
“Saya mendukung penuh sikap Pak Prabowo yang tidak terburu-buru dalam meneken Keppres pemindahan ibu kota. Kesiapan sarana dan prasarana, termasuk akses transportasi, jaringan komunikasi, serta fasilitas pemerintahan, adalah kunci utama agar proses transisi tidak menimbulkan kekacauan pelayanan publik,” ujar Toha di Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Ia menegaskan, dukungan politik terhadap pemindahan ibu kota tidak boleh mengabaikan kondisi objektif di lapangan. Menurutnya, pembangunan IKN harus disertai perencanaan matang dan berorientasi pada keberlanjutan.
“Tiga tahun ke depan merupakan waktu yang ideal untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Jangan sampai pemindahan dilakukan hanya demi simbolisasi, tapi belum siap menopang fungsi pemerintahan,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan dalam negeri, Toha menyoroti pentingnya partisipasi publik, dan transparansi di setiap tahap pembangunan IKN.
“(Kami) berharap pemerintah ke depan terus melibatkan masyarakat lokal dan menjadikan IKN sebagai model kota masa depan yang inklusif, hijau, dan berbasis teknologi,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi angkat bicara terkait dorongan Partai NasDem agar Presiden Prabowo segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Ibu Kota Negara (IKN).
Kalau tidak, Nasdem usulkan agar pembangunan IKN di Kalimantan Timur (Kaltim), dimoratorium.
Kata Mensesneg Prasetyo, pemerintah sangat terbuka dengan berbagai usulan maupun masukan terkait perkembangan megaproyek IKN. “Berkenaan dengan IKN. Tentu kita menerima semua pendapat masukan apapun itu,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip Sabtu (26/7/2025).
Saat ini, kata dia, pemerintah menjunjung komitmen untuk menyelesaikan pembangunan IKN. Intinya, pemerintah ingin segera merampungkan pembangunan IKN.
“Tetapi sebagaimana yang sudah pernah juga pemerintah sampaikan bahwa sampai hari ini Pemerintah tetap berkomitmen sesuai dengan rencana adalah untuk menyelesaikan pembangunan IKN secepat-cepatnya,” tuturnya.
Pria asal Ngawi, Jawa Timur ini, mengatakan, Otorita IKN terus bekerja keras demi penyelesaian pembangunan, sesuai arahan Presiden Prabowo. Ditargetkan, pembangunan sarana dan prasarana IKN bisa rampung dalam tiga tahun.
“Kemarin hitung-hitungannya kurang lebih kita berharap dalam 3 tahun ke depan bisa selesai sarana-prasarana yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan, yang di sana akan menampung fungsi-fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif,” jelasnya.