Berawal dari kenaikan harga tiket pesawat terbang yang tak kira-kira, melebar ke mahalnya harga avtur di bandara, bikin rumit perkara. Alhasil, tak ketemu solusinya.
BPH Migas membantah tudingan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bahwa pihaknya telah melindungi produsen avtur dalam hal ini adalah Pertamina untuk melakukan monopoli di Indonesia.
Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengungkapkan, saat ini bukan hanya PT Pertamina saja yang memiliki izin usaha niaga mendistribusikan avtur.
Namun juga dilakukan oleh PT AKR Corporindo Tbk, PT Dirgantara Petroindo (AKR-BP), dan PT Fajar Putra Indo. “Dengan begitu ini menunjukkan bahwa pasar avtur di Indonesia telah bersifat terbuka dan multi provider,” kata Saleh, dikutip Sabtu (5/10/2024).
Pendistribusian atau penjualan bahan bakar avtur yang dibuka secara multi provider ini juga telah ditetapkan lewat Peraturan BPH Migas No.13/P/BPH Migas/IV/2008.
Dalam beleid itu dijelaskan, pihaknya membuka akses pasar kepada pelaku usaha lain yang memenuhi persyaratan untuk turut serta dalam penyediaan avtur.
“Peraturan ini telah menyediakan berbagai opsi kerja sama, termasuk diantaranya dalam bentuk co-mingling dan penggunaan fasilitas penyimpanan bersama yang terbuka bagi semua pelaku usaha yang memenuhi syarat,” katanya.
Di sisi lain sebut Saleh, BPH Migas juga memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Persaingan Usaha No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Sebelumnya, Menhub Budi menuding BPH Migas melindungi produsen avtur untuk melakukan monopoli di Indonesia.
Dia bilang, Kemenhub sudah melakukan rapat dengan Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Marves) untuk membahas penurunan harga avtur.
Berdasarkan pertemuan tersebut, pihaknya telah memerintahkan BPH Migas agar penjualan avtur dibuka ke swasta (multi provider).
Namun, hingga saat ini, BPH Migas tidak mengindahkan permintaan tersebut. “Satu provider itu membuat harga monopoli dan harga monopoli itu dilindungi oleh BPH Migas. Saya sudah rapat dengan Pak Luhut tapi itu tidak dilaksanakan,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (1/10/2024).