Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Riyan Betra Delza menyoroti terlalu berkepanjangannya polemik tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Masalah ijazah itu lebih mirip manuver politik ketimbang isu serius soal kesejahteraan rakyat.
“UGM sudah verifikasi, polisi pun bilang ijazahnya asli. Jadi, rasanya polemik ini nggak perlu dibesar-besarkan lagi,” kata Riyan dalam keterangan tertulis, diterima di Jakarta, Sabtu (31/5/2025).
Pihaknya berharap, publik dan elite politik fokus pada diskursus pada persoalan-persoalan strategis bangsa yang jauh lebih mendesak. Seperti ketimpangan sosial, krisis ekonomi hingga isu lingkunan dan pembangunan desa-desa yang masih tertinggal.
“Ini isu-isu nyata yang butuh perhatian serius, bukan malah sibuk ngurus hal-hal yang nggak berdampak langsung ke rakyat. Jadi perdebatan kayak gini enggak penting dan malah beresiko mengaburkan perhatian kita ke masalah krusial,” ujar dia.
Riyan mendorong kalangan akademisi dan media massa untuk menghadirkan diskursus yang mencerdaskan dan mencerahkan publik, bukan justru membangun narasi yang merendahkan nalar masyarakat.
“Bukan malah memperkeruh suasana dengan narasi yang merendahkan nalar masyarakat. Termasuk media massa ayo bangun ekosistem informasi publik yang lebih mendidik,” ujarnya.
Diketahui, muncul rencana pelaporan terhadap Jokowi ke Bareskrim Polri dan Pengadilan Perdata terkait dugaan skripsi palsu. Pihak pelapor menduga bahwa Jokowi tidak pernah menulis skripsi sebagai syarat kelulusan sarjana strata satu (S1).
Dugaan ini didasarkan pada data form her-registrasi yang menunjukkan bahwa Jokowi terdaftar sebagai Sarjana Muda, dengan total jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) hanya 122 SKS—yang terdiri dari SKS wajib dan pilihan.
“Peperangan baru! Jokowi akan dilaporkan atas skripsi palsu ke Bareskrim dan Pengadilan Perdata! Mengingat form Her-Registrasi, Jokowi terdaftar Sarjana Muda dan total SKS (wajib dan pilihan) hanya 122 SKS!. Sarjana Muda tidak menulis skripsi,” kata Pakar Digital Forensik Rismon Sianipar dalam unggahan sosial media X/Twitter, dikutip Sabtu (31/5/2025).
Menurutnya, gelar Sarjana Muda tidak mengharuskan mahasiswa menulis skripsi, yang biasanya menjadi syarat kelulusan program sarjana penuh (S1). Oleh karena itu, mereka mempertanyakan keabsahan skripsi Jokowi dan berniat membawa persoalan ini ke ranah hukum, baik pidana maupun perdata.
Sebelumnya, Rismon Sianipar juga mempertanyakan asal-usul gelar Insinyur (Ir) Jokowi. Pasalnya, gelar tersebut tersemat di nama depan Jokowi meskipun Jokowi diketahui pihaknya mengambil program sarjana muda di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Hal ini diungkapkan Rismon dalam unggahan sosial media X/Twitter, dikutip Jumat (30/5/2025).
Dalam unggahan tersebut, Rismon turut menyematkan foto yang menunjukkan formulir pendaftaran ulang semester II tahun akademik 1981/982 yang dimiliki Jokowi. Formulir tersebut juga menunjukkan Jokowi melingkari sarjana muda di antaranya pilihan program lainnya. Lantas, Rismon pun mempertanyakan bagaimana gelar insinyur bisa diterima Jokowi melalui program sarjana muda.
Asal tahu saja, Bareskrim Polri memastikan keaslian ijazah Jokowi setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan uji forensik. Kepastian ini disampaikan setelah tim penyidik memeriksa secara menyeluruh ijazah milik Jokowi dari tingkat Sekolah Dasar hingga perkuliahan di Universitas Gadjah Mada (UGM).
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Djuhandhani Rahardjo Puro menjelaskan bahwa tim penyidik telah melakukan uji pembanding terhadap ijazah milik Jokowi dengan ijazah milik tiga rekan seangkatannya di Fakultas Kehutanan UGM. Hasilnya, semua elemen pada ijazah menunjukkan kesamaan yang identik.
“Kita melaksanakan uji banding, yang diuji adalah semua ijazah asli. Pembandingnya itu ijazah asli dengan teman seangkatan beliau (Jokowi). Dari pembanding ini bahwa hasilnya identik. Bahkan, map yang digunakan masih sama, map Jokowi dan rekannya masih sama. Sudah kumal, kusam,” ujar Djuhandhani di Bareskrim Polri, Kamis (22/5/2025). Tapi hasil ini tak diterima oleh para pelapor.