Di tengah demonstrasi ribuan pengemudi ojek online (ojol) yang menuntut pembatasan potongan komisi aplikasi menjadi 10 persen, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyerukan pentingnya pendekatan berbasis keseimbangan dan data. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan terburu-buru merespons tekanan jalanan tanpa mempertimbangkan dampak luas terhadap ekosistem digital Indonesia.
“Kalau hanya menandatangani regulasi potongan 10 persen, bisa saja. Tapi tidak arif kalau kami tidak mendengar seluruh pemangku kepentingan,” ujar Dudy dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (19/5).
Ia menambahkan bahwa aplikator seperti Gojek, Grab, Maxim, dan InDrive memiliki skema potongan berbeda, dan pengemudi tetap memiliki kebebasan memilih platform sesuai preferensi.
Dudy menegaskan bahwa transportasi daring bukan hanya soal pengemudi dan aplikator. “Ini bukan bisnis biasa. Ini ekosistem besar yang mencakup pengemudi, perusahaan teknologi, UMKM, logistik, pengguna, dan investor. Semua saling terkait. Salah langkah bisa menimbulkan efek domino,” jelasnya.
Sejumlah ekonom mendukung pendekatan kehati-hatian tersebut. Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah memperingatkan bahwa regulasi populis bisa menghapus capaian digital Indonesia dalam satu dekade terakhir.
“Kalau komisi diturunkan paksa, itu bisa jadi setback industri yang membanggakan kita, dari unicorn sampai layanan publik digital,” katanya dalam program Akbar Faizal Uncensored (24/5).
Piter juga mengingatkan bahwa industri ini bukan monopoli.
“Pengemudi bisa pindah ke Maxim atau InDrive yang potongannya lebih rendah. Ini dinamika pasar sehat,” ujarnya.
Data dari CSIS dan Modantara menunjukkan bahwa industri ojol berkontribusi sekitar 2% terhadap PDB dan menyokong lebih dari 3 juta pekerja informal. Penurunan komisi secara paksa bisa membuat 70–90% pengemudi kehilangan pekerjaan karena hanya sebagian kecil yang bisa terserap kembali.
Menhub Dudy menegaskan, pemerintah membuka ruang dialog. “Kami bukan menutup mata atas keluhan pengemudi. Tapi yang kami inginkan adalah solusi berkelanjutan, bukan langkah gegabah yang justru mengganggu keseimbangan yang sudah dibangun,” tegasnya.
Ke depan, Kementerian Perhubungan akan menggelar forum diskusi bersama aplikator, asosiasi pengemudi, pakar hukum, dan kementerian terkait untuk mencari formula yang paling adil. Dudy berharap semua pihak bisa menahan diri dan melihat masalah ini dalam kerangka jangka panjang.