Selasa, 22 Juli 2025 – 23:03 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersiap mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/7/2025). Rapat terbatas tersebut membahas Kawasan Ekonomi Khusus. (Foto: Antara Foto/Galih Pradipta/foc).
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menemui Presiden RI Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/7/2025).
Dalam rapat terbatas ini, Sri Mulyani melaporkan perkembangan pembahasan sejumlah agenda penting terkait APBN kepada Prabowo, sekaligus menerima lima arahan langsung dari Kepala Negara.
“Hari ini kami melaporkan kepada Bapak Presiden pembahasan di DPR mengenai beberapa agenda penting yang menyangkut APBN,” kata Sri Mulyani kepada wartawan.
Pertama, Sri Mulyani menyampaikan pembahasan RUU terkait pelaporan dan pelaksanaan APBN 2024 yang tengah dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Pihaknya menargetkan agar laporan keuangan pemerintah pusat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
“InsyaAllah bisa sesuai dengan audit BPK bahwa laporan keuangan pemerintah pusat adalah WTP. Banyak hal yang kemudian perlu ditindaklanjuti, kita akan tetap lakukan,” ujarnya.
Kedua, Menkeu juga melaporkan kondisi terbaru pembahasan APBN 2025, khususnya setelah penyerahan laporan semester kepada DPR. Dalam laporan itu, outlook defisit APBN tahun depan diperkirakan mencapai 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Itu karena dari sisi penerimaan maupun dari sisi belanja negara,” ucapnya.
Ketiga, Sri Mulyani menyampaikan progres penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2026. Dokumen ini dijadwalkan disampaikan Prabowo dalam laporan nota keuangan di Sidang Tahunan MPR RI pada 15 Agustus 2025.
Dalam pembahasannya, ia memaparkan sejumlah program prioritas yang akan masuk dalam RAPBN 2026, seperti makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi desa/kelurahan merah putih, cek kesehatan gratis, hingga pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur ketahanan pangan.
“Itu semuanya tadi telah kami laporkan sehingga untuk mendapatkan arahan dari Bapak Presiden, apakah prioritasnya telah sesuai,” jelasnya.
Meski belum menyampaikan detail finalisasi ke publik, Sri Mulyani memastikan sisi penerimaan negara tetap dilakukan sehingga pemerintah bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai.
“Jadi nanti stay tune untuk Agustus 15 ya, berdasarkan arahan-arahan yang tadi telah Bapak Presiden sampaikan kepada kami,” tuturnya.
Keempat, Prabowo memberikan arahan soal pengelolaan belanja dan defisit negara. Belanja negara diminta tetap difokuskan pada program-program prioritas, sembari menjaga defisit dalam batas wajar agar tidak mengganggu kepercayaan pasar.
“Beliau mengatakan, apabila bisa dibuat sehingga market confidence bagus, ekonomi kita tetap jalan, support terhadap ekonomi melalui APBN, counter cyclical bisa jalan,” ungkapnya.
Terkahir, Prabowo menekankan pentingnya deregulasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak semata bergantung pada APBN. Ia menambahkan, pemerintah akan fokus memperbaiki regulasi untuk memudahkan investasi, perdagangan, dan kegiatan usaha, sembari terus menjaga tata kelola yang baik.
“Bapak Presiden menekankan untuk berbagai langkah-langkah deregulasi sehingga perekonomian bisa tumbuh, tidak selalu tergantung kepada APBN,” tutup Sri Mulyani.