Janji adalah utang, dan Presiden Prabowo Subianto tampaknya serius menagih utang tersebut. Sejak kampanye, Prabowo vokal soal borok tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kini, setelah resmi menjabat, ia langsung tancap gas. Salah satu gebrakan utamanya adalah menghapus tantiem alias bonus gede untuk jajaran komisaris BUMN.
Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani. Usai bertemu DPR, Rosan menegaskan bahwa kebijakan ini sudah berjalan.
“Komisaris tidak mendapatkan tantiem, sama sekali,” ujarnya, Selasa (19/8/2025).
Kebijakan ini, kata Rosan, adalah perintah langsung dari Presiden Prabowo. Tantiem yang selama ini dinikmati para komisaris, yang kerap hanya ‘rapat sebulan sekali’, kini tinggal kenangan.
Menurut Rosan, perhitungan tantiem hanya akan didasarkan pada operasional dan pendapatan perusahaan, memastikan tidak ada lagi ‘buku yang dipercantik’ atau financial engineering yang tak benar.
Perombakan Total BUMN: Dari Komisaris Gemuk hingga Tantiem Rp40 Miliar
Apa yang membuat Prabowo begitu geram? Dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2026 di DPR, Jumat (15/8/2025) lalu, ia blak-blakan. Prabowo menganggap tata kelola BUMN ‘tidak masuk akal’. Ia menyoroti jumlah komisaris yang terlalu banyak —bahkan bisa lebih dari enam orang— padahal fungsinya hanya mengawasi kerja direksi.
Paling parah, kata Prabowo, ada komisaris yang rapat sebulan sekali tapi bisa mendapat tantiem Rp40 miliar setahun, sementara perusahaannya malah merugi. Sebuah ironi yang membuat panas telinga.
Oleh karena itu, di bawah kepemimpinannya, Prabowo memastikan akan memperbaiki tata kelola BUMN secara total. Tujuannya satu: agar aset BUMN yang mencapai lebih dari US$1.000 triliun bisa berkontribusi besar bagi negara.
Targetnya, BUMN harus menyumbang minimal US$50 miliar per tahun, supaya APBN tak lagi defisit.
Dua Jurus Sakti Pangkas Biaya
Untuk mewujudkan ambisi itu, Prabowo punya dua jurus utama:
– Pangkas Jumlah Komisaris: Prabowo akan membatasi jumlah komisaris maksimal enam orang, bahkan kalau bisa cukup empat atau lima saja. Ini untuk memastikan efektivitas dan efisiensi.
– Hilangkan Tantiem Komisaris: Istilah tantiem, yang berasal dari bahasa asing, dianggap Prabowo sebagai akal-akalan agar orang tidak paham.
“Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp40 miliar setahun,” keluhnya.
Kini, bonus hanya akan diberikan jika keuntungan perusahaan benar-benar bersih dan bukan hasil rekayasa.
Prabowo juga memberikan ultimatum keras. Jika ada direksi atau komisaris yang keberatan dengan kebijakan baru ini, dipersilakan untuk angkat kaki. Sebuah pesan yang lugas dan tanpa basa-basi, menegaskan bahwa era nyaman-nyaman di BUMN sudah berakhir.
Dengan aset BUMN yang mencapai lebih dari US$1.000 triliun, Prabowo menargetkan BUMN dapat menyumbang minimal US$50 miliar per tahun untuk pembangunan negara.
Langkah-langkah tegas ini diharapkan bisa mengembalikan peran BUMN sebagai agen pembangunan yang sesungguhnya dan memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak lagi mengalami defisit.
Kini, bola ada di tangan para petinggi BUMN. Akankah mereka mampu beradaptasi dengan reformasi ini, atau justru memilih hengkang dari kursi empuk?