Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto bersama Ridwan Kamil dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengunjungi Pondok Pesantren (Ponspes) Miftahul Huda di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (2/12/2023), yang dikenal sebagai basis suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Kehadiran Prabowo dan tim pemenangannya ini sontak membuat kaget para tokoh yang ada di ponpes tersebut. Mengingat pimpinan ponpes Miftahul Huda adalah seorang politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), KH. Asep Maoshul Affandy. Selain itu, Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023, Uu Ruzhanul Ulum juga merupakan bagian dari pengelola sekaligus keluarga besar ponpes, dan kader PPP.
Kedatangan Prabowo tentu menjadi tanda tanya besar, mengingat PPP mendukung paslon nomor 3, Ganjar-Mahfud. Terkait hal tersebut, Uu pun menyebut dirinya siap berbeda pilihan dengan partainya. “Politik itu kan dinamis, saya sendiri siap berbeda demi kebersamaan. Politik itu harus cair tidak bisa dipaksakan,” ujar Uu dalam keterangan yang diterima inilah.com di Jakarta, Senin (4/12/2023).
Tak hanya itu, menurutnya, dinamisme dunia politik sangat multitafsir sehingga masyarakat dapat dengan bebas menerjemahkan setiap fenomena di dalamnya. “Yang jelas ini adalah politik, silakan masyarakat menafsirkan sendiri,” tutur dia.
Secara terpisah, Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi atau yang akrab disapa Awiek menegaskan bahwa kadernya dari pusat hingga daerah, solid memenangkan Ganjar-Mahfud.
“Terbukti struktur partai terlibat dalam TPN dan TPD yang sama-sama bergerak di lapangan. Hasil klarifikasi ke Uu Ruhzanul Ulum terkait kehadiran Prabowo Subianto ke Ponpes Miftahul Huda, Manonjaya Tasikmalaya yang selama ini merupakan basis PPP, dalam konteks silaturahmi pejabat negara yang harus dihormati,” terang Awiek.
Ia menegaskan bahwa baik Asep dan UU berkomitmen untuk menjalankan perintah partai berlambang Ka’bah ini.
“Terkait adanya berita yang mengatasnamakan kader PPP mendeklarasikan dukungan ke Prabowo-Gibran dan meresmikan posko, DPP PPP tidak tahu menahu. Mereka bukan lagi pengurus PPP sehingga tidak ada hubungan dengan DPP PPP,” tegasnya.
Oleh karena itu, Awiek menyebut DPP PPP akan memberi sanksi tegas bagi kader yang berbelok dari putusan partai.
“Kalau masih memegang kartu tanda anggota (KTA), maka akan dicabut,” ujar Awiek.