Prabowo Larang Komisaris Terima Tantiem BUMN, PKS: Harus Diikuti Perbaikan Kinerja

Prabowo Larang Komisaris Terima Tantiem BUMN, PKS: Harus Diikuti Perbaikan Kinerja


Presiden Prabowo Subianto lewat BPI Danantara telah menetapkan larangan bagi dewan komisaris BUMN serta anak usahanya, menerima tantiem. Kebijakan ini, diharapkan diikuti dengan perbaikan kinerja BUMN.

“PKS berpendapat, sikap tegas presiden Prabowo harus diikuti dengan memperbaiki kinerja BUMN. Kembalikan peran BUMN sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf di DPP PKS, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

Dia menjelaskan, penghapusan tantiem untuk komisaris atau dewan pengawas BUMN serta anak usahanya itu, merupakan langkah nyata yang diperkuat pernyataan Wakil DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Di mana, penghapusan tantiem bisa menghemat keuangan negara hingga Rp18 triliun.

“Dengan Penyelamatan tantiem, penghapusan tantiem Kepada komisaris dan direksi BUMN kita akan menghemat Rp18 triliun untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta jajaran dewan komisaris BUMN dan anak usahanya mundur, jika keberatan dengan aturan tersebut.

“Kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti saudara-saudara sekalian,” kata Prabowo dalam pidato tentang RAPBN Tahun 2026 dan Nota Keuangan di Ruang Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).

Prabowo bilang, masih banyak anak muda berprestasi yang bersedia menggantikannya. “Ini serius, tidak masuk akal, ya. Jadi direksi dan komisaris kalau keberatan, tidak bersedia tidak menerima tantiem, berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu, yang siap menggantikan mereka,” ujarnya.

Prabowo menegaskan, penghapusan tantiem dilakukannya karena ia melihat banyak badan usaha pelat merah yang tidak masuk akal. Di mana, perusahaan bisa mengalami itu rugi, namun jumlah komisarisnya terlampau banyak.

Disebutkan, ada BUMN yang jumlah tantiem-nya tembus Rp40 miliar setahun, padahal komisarisnya hanya mengikuti rapat sekali dalam sebulan. Untuk itu, presiden memerintahkan Badan Pengelola Investasi Dana Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk membereskannya.

“Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem. Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp40 miliar setahun,” ungkap Prabowo menambahkan.
 

Komentar