Politikus Partai Gerindra Hendarsam Marantoko menyebut Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memberantas praktik korupsi di ranah penyelenggaraan haji. Menurutnya, hal tersebut terlihat dari dilantiknya mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era Firli Bahuri menjadi pengawas di Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
“Karena di sektor ini walau ini base-nya agama tapi banyak sekali kolusi dan korupsi di sini. Ini yang dipelototi beliau (Presiden Prabowo),” ujar Hendarsam dalam sebuah diskusi bertajuk Kinerja Pemerintah dan Optimisme Publik di Jakarta, Sabtu (31/5/2025).
Hendarsam menyebutkan tercatat ada tujuh mantan pegawai KPK yang telah direkrut untuk mengawasi kerja di dalam Badang Penyelenggara Haji.
Prabowo mengharapkan para eks pegawai KPK itu dapat memberikan kinerja terbaiknya agar praktik korupsi dan kolusi di ranah penyelenggaraan haji dapat dideteksi dan dicegah.
Tidak hanya di ranah penyelenggaraan haji saja, Hendarsam menilai selama ini Prabowo juga serius membongkar kasus korupsi di ranah lain.
Itu terlihat dari aktifnya Kejaksaan Agung dan KPK dalam membongkar kasus korupsi di awal-awal masa kepemimpinan Prabowo Subianto.
Hendarsam yakin keseriusan Prabowo dalam memberantas praktek korupsi akan terus berlanjut selama pemerintahannya demi terciptanya pemerintahan yang bersih sesuai dengan Asta Cita.
Untuk diketahui, dari tujuh eks pegawai KPK yang dikaryakan di BP Haji, beberapa nama di antaranya sebagai berikut.
1. Budi Agung Nugraha (mantan penyidik senior KPK) sebagai Direktur Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelayanan Haji Luar Negeri.
2. Chandra Sulistio Reksoprodjo (mantan Kepala Biro SDM KPK) sebagai Direktur Penyusunan Strategi dan Tata Kelola.
3. March Falentino (mantan penyidik KPK) sebagai Kepala Subdirektorat.
4. Nurul Huda (mantan pengawas internal KPK) sebagai Kepala Subdirektorat.
5. Harun Ar-Rasyid (mantan penyidik KPK) sebagai Deputi Pengawasan BP Haji.