Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan dirinya tidak berencana untuk melakukan reshuffle jajaran Kabinet Merah Putih (KMP). Menurutnya, para menteri dinilai sudah berupaya menjalankan tugas dengan baik hingga saat ini.
“Saya tidak ada rencana mau reshuffle ya kan,” kata Prabowo kepada wartawan di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).
Prabowo mengatakan para menteri yang tergabung dalam KMP sudah bekerja keras dan memiliki niat yang baik. Bahkan, ia menegaskan KMP kompak.
“Kita enggak ada orangnya siapa, orangnya siapa, tidak ada. Kita menganut azas falsafah kesetiaan kepada kelompok dan partai berhenti pada saat kesetiaan kepada negara mulai,” ujarnya.
Prabowo pun menjelaskan menteri yang berasal dari partai merupakan kader terbaik mereka. Ia mengaku ini merupakan salah satu syarat agar partai politik bisa mengusulkan kader terbaik untuk bergabung di KMP.
“Partai-partai telah memberi kader-kader yang terbaik. Ini saya, saya menuntut, saya minta, dan mereka memberi. Jadi itu yang ingin saya sampaikan,” jelasnya.
Sebelumnya, Pengamat hukum dari Universitas Bung Karno (UBK) Hudi Yusuf berharap Presiden Prabowo Subianto tak sering melakukan perombakan pembantunya di Kabinet Merah Putih ke depan.
Untuk itu, ia berharap, Prabowo dalam wacana reshuffle yang sedang ramai muncul di publik ini, mampu memilih menteri yang tegak lurus dengan pemerintahan sekarang.
“Dulu jaman orde baru jarang sekali ada penggantian menteri, karena menteri-menteri terpilih memang mereka yang ahli di bidangnya dan orang-orang terpercaya di penguasa. Berdasarkan hal itu, seyogyanya pak Prabowo dapat meniru dalam hal rekrutmen pembantunya, pembantu yang beliau pilih harus tegak lurus dengan beliau sebagai orang nomor satu di negeri ini,” tutur Hudi kepada Inilah.com, Selasa (10/6/2025).
Ia menegaskan, seharusnya Prabowo tak segan memecat pembantunya yang tidak sejalan dan tidak kredibel dalam menjalankan tugasnya.
“Amputasi aja pembantu yang tidak tegak lurus dan tidak kredibel di bidangnya serta pembantu yang bermasalah dengan hukum, atau pembantu yang memiliki skenario, dalam skenario ini yang dapat merongrong kewibawaan pak Prabowo dan dapat mengurangi kredit point kabinet beliau,” tegasnya.