Presiden RI Prabowo Subianto merangkul pihak swasta untuk mempercepat akses masyarakat terhadap hunian layak, terutama bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kabar gembira ini disampaikan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait usai menghadiri rapat terbatas (ratas) dengan Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/7/2025).
Ara, sapaan akrabnya, mengatakan program perumahan subsidi menjadi salah satu prioritas pemerintah dengan melibatkan peran aktif berbagai pihak.
“Kita kenal biasanya karpet merah itu hanya buat investor, tetapi di pemerintahan Presiden Prabowo diberikan kepada rakyat berpenghasilan rendah,” kata Ara kepada wartawan.m.
Ara menyampaikan sejumlah insentif diberikan untuk mempermudah kepemilikan rumah. Intensif tersebut seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seluruhnya ditanggung pemerintah hingga akhir Desember 2025.
“BPHTB itu biasanya bayar 5 persen, ini sekarang 0 persen, kemudian PBG, PBG itu Persetujuan Bangunan Gedung, ini juga dibuat jadi 0. Kemudian yang ketiga PPN, PPN ditanggung pemerintah, tadinya itu kebijakannya 0 itu dari Januari sampai Juni sudah dilaksanakan, baru Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Keuangan sudah memutuskan Juli sampai Desember ini juga dilakukan gratis,” jelasnya.
Ara juga menyampaikan pengusaha properti akan memberikan inisiatif pembebasan uang muka (DP) bagi pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Para pengusaha ini luar biasa, mereka berbagi dengan cara membayarkan DP-nya, jadi DP-nya gratis, khusus buat anggota BPJS Ketenagakerjaan,” ucapnya.
Ara mengeklaim kebijakan ini sebagai wujud nyata semangat gotong royong yang disebut “Berbaginomic”. Ia juga menyebut dukungan dari CSR semakin memperkuat upaya menghadirkan perumahan bagi rakyat. “Gotong royong sudah mulai terjadi,” ungkapnya.