Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya mendukung sikap tegas Presiden Prabowo Subianto yang akan menindak tegas oknum-oknum jenderal TNI-Polri yang terlibat tambang ilegal.
Dia mengatakan bahwa penindakan tambang ilegal dilakukan untuk menghindari kerugian negara yang muncul, bukan sekedar penegakan hukum untuk memulihkan kerugian negara.
“Jadi, saya pikir penegakan hukum yang akan dilakukan itu memang diperlukan untuk menghindari hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu itu terulang di masa yang datang,” ujar Bambang kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (16/8/2025).
Dia menyebut dalam memberantas tambang ilegal, Komisi XII mendorong Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian ESDM untuk mengawasi aktivitas pertambangan.
“Dengan Dirjen Gakum ini dapat membantu di dalam bagaimana mengurangi terjadinya hal-hal pelanggaran hukum di dalam proses dan ekosistem pertambangan yang selama ini kita mengandalkan kepada aparat penegak hukum,” ucapnya.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan siap untuk menindak tegas oknum-oknum yang terlibat dalam tambang ilegal. Khususnya, bagi mereka yang merupakan jenderal-jenderal TNI-Polri.
Hal ini disampaikan Prabowo ketika memberikan pidato politik di Sidang Tahunan MPR RI yang berlangsung di Ruang Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).
Mulanya, Prabowo mengaku telah mendapat laporan soal banyaknya tambang ilegal yang beroperasi di Tanah Air. Tindakan ini menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliun.
“Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal. Dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal 300 triliun,” kata Prabowo.
Prabowo lantas memperingatkan kepada seluruh pihak jika dirinya tidak segan untuk menindak tegas para oknum. Termasuk mereka yang berstatus sebagai jenderal aktif TNI-Polri.
“Saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari Polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat,” ujarnya.
Prabowo menegaskan pemerintahannya berkomitmen untuk menegakkan hukum secara berkeadilan. Ia juga mengaku tidak akan melindungi jika ada kader Partai Gerindra yang terlibat.
“Dan sebagai sesama pimpinan partai, sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau anda terlibat, anda jadi justice collaborator. Anda laporan saja, karena kalau pun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi saudara-saudara,” tuturnya.