Presiden terpilih Prabowo Subianto angkat bicara soal pemberian izin usaha pertambangan (IUP) untuk ormas keagaman yang sempat berpolemik. Kebijakan obral IUP di ujung pemerintahan Jokowi ini, sangat disesalkan banyak kalangan.
Saat memberikan sambutan dalam acara penutupan Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional (PAN) di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2024), Prabowo menyebut bukan masalah.
Asal, kata Prabowo, pemberian itu diberikan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang berkeadilan.
“Kalau memang harus diberi izin-izin tambang, konsesi-konsesi apa salahnya kalau diberikan kepada mereka-mereka yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia,” ujar Prabowo.
Ia menekankan, tak ada salahnya jika pengelolaan tambang itu diberikan kepada rakyat dan bangsa yang selalu bekerja keras untuk pembangunan Indonesia.
“Apa salahnya kalau diberikan kepada mereka yang selalu bekerja untuk rakyat, mendirikan sekolah, mendirikan pesantren, mendirikan universitas, membuat rumah sakit, apa salahnya kita memperkuat ekonominya orang-orang yang cinta rakyat dan cinta tanah air, apa salahnya?!,” tegas Prabowo.
Untuk diketahui, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 membuka peluang bagi badan usaha milik organisasi masyarakat (ormas) keagamaan mengelola usaha pertambangan batu bara selama periode 2024–2029.
Di mana, PP 25 Tahun 2024 merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.