Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat bicara isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang diklaim menggantikan Bahlil Lahadalia untuk menjabat kembali sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Ia mengatakan agar kabar tersebut sebaiknya dikonfirmasi oleh Partai Golkar langsung.
“Tanyakan ke Partai Golkar,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2025).
Adapun mengenai kabar Munaslub Golkar mendapat restu dari pihak Istana, Prasetyo membantah. Ia meminta agar semua isu politik tidak selalu dikaitkan dengan Istana, maupun Presiden RI Prabowo Subianto.
“Begini kalau saya begini melihatnya tolong jangan segela sesuatu itu dikaitan dengan istana ya,” ujarnya.
“Sehingga kalau pendapat kami dari pemerintah, marilah segala sesuatu itu jangan semua dikait-kaitkan dengan istana. Enggak ada itu,” tutur Prasetyo menambahkan.
Prasetyo tidak membantah Golkar adalah salah satu partai koalisi utama dari pemerintah. Akan tetapi jika terdapat dinamika dalam internal partai tidak melulu dikaitkan dengan pihak Istana.
“Dan sekali lagi konsentrasi kita tidak di situ. Kita betul-betul sedang ingin fokus menyelesaikan seluruh program-program yang sudah dicanangkan bapak presiden, program-program yang dicanangkan oleh pemerintah yang sudah berjalan,” jelasnya.
Sebelumnya, Ramai-ramai elite Partai Golkar membantah rumor yang menyebut Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bakal dilengserkan lewat Munaslub, disebut juga gerakan ini atas restu Istana.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar Meutya Hafid mengatakan isu ini sengaja diembuskan untuk membelah internal partai. Dia menduga isu ini untuk memecah konsentrasi Golkar dalam mengawal kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Munculnya isu mengenai Munaslub dan isu lain yang beredar kemungkinan untuk memecah Partai Golkar yang tengah solid untuk mendukung dan mengawal program Presiden Prabowo Subianto di eksekutif maupun legislatif. Bahkan kami meyakini seluruh kader Partai Golkar di pusat sampai ke tingkat desa tengah fokus mengawal program-program Bapak Presiden yang berdampak positif bagi masyarakat,” ujar Meutya kepada wartawan, Jakarta, Senin (4/8/2025).
Meutya mengatakan Bahlil saat ini justru tengah menargetkan seluruh musyawarah daerah (Musda) untuk 38 provinsi selesai akhir tahun 2025 ini. Karena itu, kata Meutya, tidak ada hubungannya dengan munaslub.
Terpisah, Ketua bidang Keagamaan dan Kerohanian Golkar Nusron Wahid juga membantah isu munaslub Golkar. Nusron menyebut sampai hari ini tidak ada pembicaraan di Istana atau pun di lingkungan Golkar terkait munaslub.
“Sampai hari ini tidak pernah ada pembicaraan di lingkungan Istana kepada saya ataupun kepada pihak-pihal lain di lingkungan Partai Golkar yang membicarakan tentang masalah isu munaslub,” ujar Nusron yang juga Menteri ATR/BPN.