Pemerintah sudah menganggarkan Rp71 triliun untuk program makan bergizi gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Sebanyak Rp20 triliun di antaranya akan dipakai untuk belanja modal.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan anggaran Rp20 triliun itu disiapkan untuk menyiapkan sarana dan prasaran terakhir progam makan bergizi gratis. Dia mencontohkan, anggaran tersebut bisa dipakai untuk membangun pusat distribusi makanan di suatu daerah.
“Jadi kalau misalnya itu tidak tersedia fasilitas di masing-masing daerah target, maka bisa diadakan,” kata Suharso di Jakarta, Rabu (21/8/2024).
Ia menyebut pembangunan fasilitas pendukung program makan bergizi gratis tentu harus memenuhi syarat. Misalnya, pusat distribusi itu harus berjarak maksimal 5 kilometer dari daerah pelaksanaan makan bergizi gratis.
“Jadi misalnya di sekitar situ ada 100 ribu orang yang mau dikasih, kita beli titik yang di tengah. Nah, untuk itu bahkan diperlukan capital expenditure,” kata dia.
Menurut Suharso, detail penggunaan anggaran sebenarnya masih dibahas lebih lanjut. Dia mengatakan biaya operasional untuk Badan Gizi Nasional juga masih menunggu pengajuan dari lembaga bersangkutan.
“Rasionalitasnya tergantung kepala badan yang sudah ada ini,” kata dia.
Dalam paparannya beberapa waktu lalu, Bappenas menyebut pelaksanaan makan bergizi gratis tahap awal akan menargetkan kurang dari 20 juta penerima di 5.000 unit pelayanan. Anggaran Rp 71 triliun sudah termasuk Rp20,3 triliun sebagai belanja modal.
Sementara dikutip dari Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, Pemerintah menyatakan anggaran Rp71 triliun sudah termasuk biaya makanan, distribusi (safeguarding), dan operasional lembaga yang menangani program makan bergizi gratis.