Puan Ungkap Nasib Surat Pemakzulan Gibran Sebagai Wapres yang Mandek di Setjen

Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (kiri), Wakil Ketua DPR Adies Kadir (kedua kiri), dan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal (kanan) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025).(Foto: inilah.com/ Reyhaanah Asya)

Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut surat forum purnawirawan yang berisikan tentang pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden masih diproses. Dia mengaku perlu melihat terlebih dahulu mekanisme apa yang akan dilakukan DPR.

“Ya prosesnya itu masih dalam mekanisme yang ada. Kita sedang melihat apakah itu akan diproses seperti apa dan bagaimana,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).

Sayangnya, Puan juga tak menjawab pasti proses apa yang sedang dilakukan DPR untuk menindaklanjuti surat tersebut.

“Dan sampai saat ini kita sedang melihat apakah itu memang surat yang bisa kami proses dengan mekanisme yang seperti apa,” sambungnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman tak merespons banyak soal surat forum purnawirawan TNI yang disebut sudah dikirim ke DPR, terkait pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.

Pria yang menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR RI itu meminta seluruh elemen masyarakat menghormati hasil pemilu.

“Sudah, kita hormati hasil Pemilu ya,“ ujar Habiburrokhman singkat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

Sebagai informasi, usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) kembali disuarakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Mereka kali ini mengajukan surat resmi kepada MPR dan DPR agar usulan tersebut dipertimbangkan.

Forum Purnawirawan ini menyerahkan pandangan hukum kepada lembaga-lembaga tinggi negara itu terkait proses politik dan hukum yang mengantarkan Gibran menjadi Wapres pada Pemilu 2024 lalu.

“Dengan ini kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” tulis surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 itu.

Sekretariat Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio, mengonfirmasi surat tersebut telah disampaikan ke Sekretariat Jenderal MPR dan DPR pada Senin (2/6/2025).

“Ya betul surat sudah dilayangkan ke DPR MPR kemarin pagi,” kata Bimo saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, Selasa (3/6/2024).

Topik